Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal: Kenaikan Harga BBM Ujian Pertama Jokowi-JK

Kompas.com - 24/10/2014, 18:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) Aburizal Bakrie mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil keputusan secermat mungkin terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Menurut dia, kenaikan BBM akan menjadi ujian pertama bagi Jokowi bersama wakilnya Jusuf Kalla.

Aburizal menjelaskan, sejak tahun 2012, hak DPR untuk melakukan pengawasan terkait kenaikan atau penurunan harga BBM sudah dicabut. Dengan begitu, "bola" sepenuhnya ada di tangan pemerintah. (baca: "Kado" dari Jokowi-JK, BBM Naik mulai 1 November!)

"Apakah pemerintah harus melakukan penyesuaian atau menaikkan harga BBM kedepan dan bagaimana kompensasinya bagi rakyat mkskin? Ini the first test, tes pertama bagi pemerintahan Jokowi-JK," kata Aburizal saat membuka diskusi Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (24/10/2014) sore.

Sikap KMP, lanjut Aburizal, akan sangat tergantung dari bagaimana Jokowi mengatasi gejolak dari kenaikan BBM itu. Jika kenaikan BBM tidak mampu diantisipasi dengan baik, maka KMP akan memprotesnya dengan keras. (baca: JK: Sehari Tunda Kenaikan Harga BBM, Rp 1 Triliun Menguap)

Namun, jika kenaikan BBM terbukti membuat ekonomi Indonesia lebih baik dan rakyat miskin mendapatkan kompensasi yang tepat, maka KMP akan mendukung. (baca: Bakal Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Tak Populer)

"Kalau ini dilakukan dengan baik, kompensasinya ada, itu kita lihat nanti, bagaimana dampak kepada inflasi dan sebagainya," ujar Ketua Umum Partai Golkar itu. (baca: Setelah Dilantik, Jusuf Kalla Ingin Harga BBM Naik)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com