Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Saat Ini Berjalan seperti "Negara Otopilot"

Kompas.com - 24/10/2014, 06:19 WIB
Fidel Ali

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Masih ingatkah Anda dengan istilah "Negara Otopilot"? Istilah ini mengemuka tahun lalu dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maksud "Negara Otopilot" adalah pemerintahan yang berjalan tanpa perlu ada pemimpinnya atau pengendalinya.

Di dalam pemerintahan SBY, beberapa pengamat menilai, jalannya pemerintahan saat itu lebih disebabkan sistemnya yang berjalan, bukan karena adanya kehadiran pemimpin atau pilot. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5 persen dinilai juga karena adanya gerakan dari pasar yang berjalan sendiri tanpa ada kawalan kebijakan dari pemerintah.

Negara sempat dikritisi ketika harga-harga melambung karena mekanisme pasar, tetapi tidak ada langkah yang dilakukan oleh pemimpin terkait. Pemimpin, atau yang dalam sistem pemerintahan disebut presiden, menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota, tidak bergerak mengarahkan "pesawat" kembali ke arah yang benar.

Adapun otopilot lebih dikenal di sistem navigasi, sebuah sistem mekanikal, elektrikal, atau hidrolik yang memandu sebuah kendaraan tanpa campur tangan dari manusia. Umumnya otopilot dihubungkan dengan pesawat, tetapi juga digunakan di kapal dengan istilah yang sama.

Seorang pilot pesawat atau nakhoda kapal biasanya mengaktifkan mode otopilot pada ketinggian atau situasi tertentu. Penumpang pun tidak sadar bahwa pesawat itu tidak dalam kendali si pilot.

Di dalam penerbangan atau kapal, jika dalam keadaan otopilot, sistem ini tidak akan bertahan andaikata terjadi badai. Pesawat dan kapal akan terombang-ambing ke segala arah. Di saat inilah, dibutuhkan pengendalian manusia, bukan lagi sistem.

Disimpulkan, otopilot adalah kondisi tanpa adanya kehadiran seorang pemimpin karena sistem sudah berjalan dengan otomatis.

Kondisi saat ini dirasa seperti belum ada campur tangan atau kendali dari pemimpin. Pasar nyatanya masih bergerak, kementerian masih berjalan, pegawai masih bekerja seperti biasanya, semua berjalan normal seperti apa adanya.

Padahal, Presiden Joko Widodo sepekan ini belum juga mengumumkan struktur kabinetnya. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat pun belum menetapkan unsur teknis mereka, alat kelengkapan DPR dan komisi, sejak dilantik 1 Oktober kemarin. (Baca: Pengumuman Kabinet Jokowi Baru Bisa Dilakukan Pekan Depan?)

Presiden masih sibuk menyeleksi para pembantunya. Karena itu, dia belum bisa membuat kebijakan yang dirasakan oleh rakyatnya secara langsung. Karena itu, di kementerian pun tidak ada yang dapat membuat kebijakan yang berdampak karena tidak ada menterinya.

Negara nyatanya tetap berjalan tanpa kehadiran pemimpinnya, mungkin rakyat tidak merasakan, karena sistem sudah berjalan. Jika memang itu yang terjadi saat ini, apa gunanya pemimpin? Karena negara sudah berjalan dengan sendirinya, rakyat pun akhirnya melakukan aktivitas seperti biasanya. Pengusaha berdagang seperti biasanya, bussiness as usual.

Kehadiran pemerintah dalam kehidupan belum begitu dirasakan, kecuali sistem yang memang berjalan seperti biasanya, meski kepala belum memberikan instruksi. Ini wajar terjadi saat peralihan dalam kekuasaan berlangsung, namun situasi ini adalah rentan di kala ada pihak-pihak yang menginginkan keadaan berubah, menurut kemauannya.

Di negara modern, pemerintah memang tidak begitu mencampuri urusan rakyatnya, pemerintah cenderung menjadi fasilitator terhadap apa yang berkembang di masyarakat, namun tetap sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Meski begitu, dalam pengambilan keputusan atau eksekusi, peran pemerintah begitu penting.

Apakah saat ini Indonesia mengaktifkan mode otopilot, atau bahkan tidak mengaktifkannya sama sekali, dan tidak memegang kendali. Terakhir, siapa sebenarnya yang memegang kendali?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

Nasional
Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Nasional
Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Nasional
Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Nasional
SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com