Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Robby Arya Brata Nilai Pemberantasan Korupsi Era SBY Jauh dari Harapan

Kompas.com - 16/10/2014, 20:17 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Robby Arya Brata, menilai upaya pemberantasan korupsi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih jauh dari harapan masyarakat. Salah satu indikatornya, menurut Robby, adalah indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih di bawah 4.

"Harus kita akui lebih ada perbaikan. Namun, itu masih jauh dari harapan masyarakat, misalnya dilihat dari beberapa indikator, seperti transparansi internasional, skor IPK kita selalu di bawah 4. Kemarin terakhir 3,2, target SBY tidak tercapai, targetnya kan 5," kata Robby saat dihubungi wartawan, Kamis (16/10/2014).

Menurut dia, target SBY dalam meningkatkan IPK ini gagal karena kurang kuatnya komitmen pemerintah. Robby menilai, komitmen tersebut sedianya tidak hanya datang dari Presiden, tetapi semua unsur pimpinan, baik dari legislatif maupun yudikatif.

"Kalau SBY komitmen tapi yang lainnya tidak, ya percuma saja," sambung dia.

Pria yang meraih gelar doktor di Australia ini menyinggung sistem kepartaian yang, menurut dia, belum maksimal diperbaiki. Dia mengatakan, seharusnya sistem kepartaian dibuat berintegritas. Robby juga menilai KPK butuh pimpinan yang fokus pada bidang pencegahan korupsi.

Menurut dia, KPK saat ini lemah dalam bidang pencegahan. Kelemahan itu tampak dari terus terjadinya operasi tangkap tangan, terutama di daerah-daerah.

"Kalau disadari, pimpinan KPK selama ini orang hukum, orang hukum itu kan sering yang dikedepankan itu penindakan karena memang tugasnya orang hukum seperti itu. Padahal, korupsi ini bukan hanya fenomena hukum, tapi juga fenomena politik sosial dan ekonomi," papar Robby.

Jika terpilih sebagai pimpinan KPK, Robby akan berupaya memperbaiki integritas para pejabat, penyelenggara negara, atau penegak hukum dengan mengubah sistemnya. Dia menjamin tidak ada lagi oknum pejabat, penyelenggara negara, atau penegak hukum yang tertangkap tangan KPK kelak.

"Tidak ada lagi yang ditangkap karena sistemnya sudah berintegritas. Karena gini, jika suatu sistem itu tidak diperbaiki integritasnya, kita nangkap orang di situ, terus nanti yang menggantikannya juga bisa tertangkap lagi. Kasihan kalau seperti itu, istilahnya kalau sekarang itu, orang seperti malaikat, masuk sistem, bisa menjadi setan. Nah, saya penginnya orang yang ibarat itu setan masuk ke sistem itu bisa jadi malaikat," papar Robby.

Robby juga menegaskan bahwa ia independen. Ia menepis kekhawatiran sebagian pihak yang menduga dia dekat dengan Istana karena lama berkarier di Sekretariat Kabinet. Robby kini menjabat Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pansel Capim KPK menyerahkan nama Robby dan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada Presiden hari ini. Kedua orang itu nantinya akan mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Selanjutnya, DPR akan memilih satu orang untuk mengisi posisi Busyro yang masa jabatannya berakhir pada Desember 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com