Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Muktamar PPP Masih Terbelah

Kompas.com - 11/10/2014, 20:59 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Arah koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diyakini akan berubah setelah kepemimpinan Suryadharma Ali berakhir pada Oktober ini. Namun, masih ada perbedaan pendapat soal waktu pelaksanaan muktamar untuk pergantian ketua umum.

"Posisi PPP di KMP (Koalisi Merah Putih) itu hanya akan bisa bertahan sampai dengan tangal 26 Oktober. Kalau Pak SDA ngotot melaksanakan muktamar tanggal 23-26 Oktober. Setelah itu, dia bukan ketua umum PPP," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha di Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Syaifullah mengatakan, Mahkamah Partai menginginkan muktamar dilakukan secara bersama antara dua kubu di internal PPP. Namun, kendalanya kedua kubu yang berseteru tidak ada yang mau mengalah.

Kubu Sekjen PPP Romahurmuziy akan melaksanakan Muktamar pada 17 Oktober di Surabaya. Sementara kubu SDA akan melaksanakan muktamar 23 Oktober.

"Yang jadi problem adalah mas Romi (Romahurmuziy) tidak mau mundur muktamarnya dari tanggal 17 muktamar, SDA juga tidak mau mundur dari tanggal 23 itu. Tapi yang substantif adalah apabila SDA melakasanakan muktamar 23 Oktober, otomatis tanggal 26 dia bukan peserta presidium lagi," ujarnya.

Syaifullah menambahkan, muktamar yang sah adalah jika mukatamar itu ditanda tangan SDA selaku ketua umum dan Rohamurmuziy selaku Sekjen.

"Karena itu saya minta mahkamah partai membuat keputusan dan betul-betul menjaga keutuhan partai," ujarnya.

Mahkamah Partai sudah mempertemukan kedua kubu yang berseteru, tetapi tidak menemukan titik temu. Mahkamah Partai saat ini hanya menunggu kedua kubu melakukan muktamar.

"Setelah dua-duanya melaksanakan muktamar, apakah sidangnya nanti menentukan pihak SDA benar, atau kubu Romi atau mahkamah partai punya wewenang melaksanakan muktamar bersama sebagai upaya paksa menegakkan AD/ART. Tentu itu setelah tanggal 26," jelasnya.

Ia menyayangkan konflik internal di tubuh PPP yang membuat partai semakin tergerus. "Partai sudah kecil. Konflik pula. Tidak ada manfaatnya," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com