Jokowi Diminta Lebih Mengandalkan Rakyat ketimbang Partai

JAKARTA, KOMPAS.com — Dalam menghadapi Koalisi Merah Putih yang kini menguasai parlemen, presiden terpilih Joko Widodo disarankan untuk lebih mengandalkan kekuatan dari rakyat dibandingkan kekuatan partai politik pendukungnya. Menggunakan kekuatan partai dalam menjalankan pemerintahan dinilai tak lagi efektif dalam politik saat ini.

"Model perpolitikan dengan cara akomodasi sebanyak mungkin partai untuk jamin stabilitas pemerintahan justru tidak terbukti  berhasil dalam pengalaman pemerintahan SBY. Oleh karena itu, presiden terpilih tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama," kata pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, Kamis (9/10/2014).

Sebaliknya, lanjut Ari, kekuatan rakyat dalam mengawal pemerintahan sudah dibuktikan oleh Jokowi sendiri saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Meski sebagian besar DPRD DKI dikuasai oleh partai oposisi, Jokowi terbukti dapat menjalankan tugas dengan baik tanpa gangguan yang berarti dari DPRD.

"Kepemimpinan presidensial yang kuat dan konsisten dalam menjalankan prinsip  kerja-kerja ideologis untuk rakyat dalam program Nawa Cita adalah solusi menghadapi kegaduhan politik," tambah Ari.

Oleh karena itu, lanjut Ari, setelah dilantik pada 20 Oktober mendatang, Jokowi harus langsung tancap gas bekerja untuk kepentingan rakyat. Sikap Jokowi yang selama ini merakyat dengan gaya blusukan-nya, juga tidak boleh dihilangkan.

"Dalam menghadapi tekanan politik, presiden terpilih harus tetap konsisten dengan program-program pro-rakyat. Hal ini akan membuahkan hasil karena rakyat dalam pemilu menjadi penilai dari kerja-kerja yang dilakukan oleh seorang pemimpin," pungkas Ari.