Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditahan KPK, Bonaran Sebut Dirinya Semut yang Melawan Gajah

Kompas.com - 06/10/2014, 18:01 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang keberatan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bonaran yang disangka menyuap Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu merasa dizalimi KPK.

"Bambang Widjojanto sekarang jadi komisioner KPK. Waktu di MK dibilang Bonaran harus didiskualifikasi, ini kan semut lawan gajah, saya semutnya, dia gajahnya, ini enggak benar. Terus dalam kasus suap saya selalu dikatakan 'katanya, katanya, katanya', di Tapteng (Tapanuli Tengah) itu namanya 'nina tu nina'. Nina tu nina itu katanya, katanya, katanya, enggak pernah saya terbukti gitu loh," kata Bonaran di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (6/10/2014), sebelum masuk mobil tahanan KPK.

Bonaran ditahan di Rumah Tahanan Guntur Jakarta Selatan seusai diperiksa sebagai tersangka selama kurang lebih tujuh jam. Saat memenuhi panggilan KPK tadi pagi, Bonaran menduga ada unsur politis dalam penetapannya sebagai tersangka.

Unsur politis yang dimaksudnya berkaitan dengan posisi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang pernah menjadi kuasa hukum salah satu kandidat Pilkada Tapanuli Tengah, Dina Riana Samosir, saat bersengketa di MK. Saat itu, kata Bonaran, ia memenangi sengketa tersebut.

Menurut Bonaran, selama pemeriksaan hari ini, penyidik KPK belum mengkonfirmasikan dugaan penyuapan kepada Akil yang disangkakan kepadanya terkait sengketa pemilihan kepala daerah Tapanuli Tengah.

Selama pemeriksaan, Bonaran mengaku hanya diajukan pertanyaan seputar pilkada Tapanuli Tengah. Kepada wartawan, Bonaran mengaku tidak kenal Akil, apalagi menyuap mantan Ketua MK itu.

"Saya sudah tunjukkan ke teman-teman rekening saya tadi. Ada tidak rekening saya Rp 1,8 miliar? Tidak punya saya uang tapi dicatat di Pilkada Tapteng di MK lawan saya pengacaranya adalah Bambang Widjojanto, iya kan?" sambung Bonaran.

Mantan pengacara terpidana kasus percobaan penyuapan kepada pimpinan KPK, Anggodo Widjojo ini juga mengaku tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk menyuap Akil. Bonaran juga mempertanyakan alat bukti apa yang menjadi dasar KPK menetapkan dia sebagai tersangka. (baca: Bonaran: Saya Tidak Punya Uang Rp 1,8 Miliar, Bagaimana Menyuap Akil?)

"Saya tidak pernah ditanya, saya hanya ditanya proses pilkada. Terus saya tanya kenapa saya ditahan? Bingung, terus apa salah saya? Anda memanggil saya sehubungan kasus Akil Mochtar, Anda kok enggak tanya saya gitu loh" ucapnya.

KPK menetapkan Bonaran sebagai tersangka pada 19 Agustus lalu. Penetapan ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat Akil. Dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Akil terbukti menerima suap terkait dengan Pilkada Tapanuli Tengah sebesar Rp 1,8 miliar.

Diduga, uang yang berasal dari Bonaran itu disetorkan ke rekening perusahaan istrinya, CV Ratu Samagat, dengan slip setoran ditulis "angkutan batu bara".

Pemberian uang diduga untuk mengamankan posisi Bonaran yang digugat di MK setelah dinyatakan menang oleh KPUD Tapanuli Tengah. Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah dimenangi oleh pasangan Raja Bonaran dan Sukran Jamilan Tanjung. Namun, keputusan KPUD tersebut digugat oleh pasangan lawan.

Selanjutnya, pada 22 Juni 2011, permohonan keberatan hasil Pilkada Tapanuli Tengah ditolak sehingga Bonaran dan Sukran tetap sah sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih.

Meski demikian, Akil sebenarnya tidak termasuk dalam susunan hakim panel. Panel untuk sengketa pilkada saat itu adalah Achmad Sodiki (ketua), Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com