Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidang Perdana DPR Ricuh, Krisna Mukti seperti Menonton Sinetron

Kompas.com - 02/10/2014, 14:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Krisna Mukti, mengaku terkejut dengan panasnya sidang paripurna pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (1/10/2014) hingga Kamis (2/10/2014) dini hari tadi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Krisna bahkan seolah melihat adegan sinetron di layar kaca.

"Jadi, kayak anak TK yang rebutan mainan. Ada beberapa orang saya lihat, mencuri scene. Ya jadi kayak nonton sinetron di TV saja. Ha-ha-ha," ujar Krisna di Kompleks Parlemen, Kamis.

Pemain sinetron yang baru kali ini merambah ke dunia politik itu mengaku baru mengetahui bahwa dalam suatu rapat paripurna banyak kepentingan yang bercampur aduk. Layaknya adegan dalam sinetron, ucap Krisna, sejumlah tokoh tampak ingin menonjolkan diri.

"Ada juga yang ingin diberitakan, sampai harus menabrak aturan yang ada. Pokoknya banyak banget kepentingan itu tadi malam. Saya shock sebenarnya sebagai anak baru," ucap alumnus Sastra Belanda Universitas Indonesia itu.

Krisna mengaku tak pernah membayangkan bahwa pada hari pertamanya sebagai anggota Dewan langsung berhadapan dengan rapat yang berjalan panas. Pelatihan selama tiga minggu di Lemhannas, sebut dia, tidak pernah mengajarkan hal-hal yang harus dilakukan apabila rapat deadlock.

"Kaget seperti masuk di hutan belantara. Soalnya, tiga minggu belajar di Lemhannas enggak ada tuh pelajarannya. Di sana, kita belajar diskusi baik-baik, smooth aja. Tapi, ya ini pengalaman, excited juga, memicu adrenalin," ucap pria kelahiran Medan, 5 Februari 1970, itu.

Rapat penentuan pimpinan DPR tadi malam berlangsung alot lantaran adanya penolakan dari empat fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Nasdem. Empat fraksi itu bahkan akhirnya menyatakan walk out.

Akhirnya, pimpinan rapat Popong Otje Djundjunan yang memimpin rapat itu menetapkan paket yang diajukan oleh Koalisi Merah Putih sebagai pimpinan DPR periode 2014-2019. Paket itu adalah Setya Novanto sebagai Ketua DPR, dan empat Wakil Ketua DPR, yaitu Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fadli Zon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com