Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Komisi Incaran "Selebriti" DPR?

Kompas.com - 02/10/2014, 06:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 telah dilakukan pada Rabu (1/10/2014). Dari 560 anggota DPR, banyak di antaranya yang tidak memiliki latar belakang politik, bahkan berasal dari dunia seni dan hiburan.

Salah satunya adalah Anang Hermansyah, politisi PAN yang terpilih dari Dapil Jawa Timur IV. Anang mengaku memiliki kemampuan untuk duduk di Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, kesenian dan budaya, pemuda, olahraga, serta pariwisata.

Menurut Anang, keraguan masyarakat terhadap anggota DPR sah saja. Namun, ia mengartikan kritik publik sebagai elemen penting dalam mengontrol kinerja wakil rakyat di parlemen.

"Aku ingin di Komisi X. Itu target pribadiku," kata Anang, seusai acara pelantikan, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sama halnya dengan Anang, Krisna Mukti juga berharap dapat ditugaskan partainya di Komisi X DPR. Krisna juga telah dilantik sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Alasannya ialah ia memiliki pengalaman di bidang seni dan hiburan. Meski demikian, Krisna mengaku siap jika partainya memberi tugas di komisi lain.

"Saya inginnya di Komisi X. Tapi, saya siap kalau ditugaskan di luar zona nyaman saya. Kami ini kan biasa di dunia hiburan, jadi bisa lebih luwes dari politisi yang berasal dari dunia politik," ujar Krisna.

Keinginan Anang dan Krisna sama dengan anggota DPR yang berlatar belakang pegiat seni dan hiburan pada periode sebelumnya. Beberapa nama pernah duduk di Komisi X, seperti Dedi Gumelar alias Miing, Jamal Mirdad, dan Venna Melinda. Venna duduk di Komisi X selama beberapa tahun. Namun, saat memasuki tahun terakhir di DPR, ia pindah ke Komisi III setelah Fraksi Demokrat melakukan rotasi kepada sejumlah anggotanya.

Kepindahan ke Komisi III membuat Venna merasa lebih nyaman. Kini, ia kembali menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dan berharap dapat ditugaskan di komisi yang membidangi hukum dan hak asasi manusia tersebut.

"Maunya sih di Komisi III, tapi semua keputusan akan ditentukan partai," ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, bertugas di komisi mana pun tak perlu dijadikan soal. Hal terpenting adalah bagaimana bekerja dengan penuh integritas dan memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya konstituen, yang telah melenggangkan langkah ke Senayan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com