Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Ingin Revisi UU yang Berbau Liberal

Kompas.com - 30/09/2014, 11:45 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan bahwa Koalisi Merah Putih di parlemen akan melakukan revisi pada sejumlah undang-undang (UU). Ia menyebut UU yang akan direvisi itu adalah UU yang dianggap liberal.

"Kita (Koalisi Merah Putih) sepakat akan mengamandemen dan merevisi kembali UU yang terlalu liberal," kata Tantowi di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Tantowi menjelaskan, beberapa UU yang kemungkinan besar akan direvisi adalah UU tentang perbankan dan UU tentang minyak dan gas. Revisi dilakukan karena kedua UU tersebut dianggap tidak menguntungkan masyarakat.

"Dua UU itu terlalu berpihak kepada asing. Banyaklah ya, yang sejatinya menyejahterakan rakyat, tapi nyatanya tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Presidium Koalisi Merah Putih Aburizal Bakrie mengaku belum puas dengan keberhasilan partai koalisinya memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah agar pilkada tetap dipilih DPRD. Ke depannya, akan banyak lagi undang-undang yang direvisi.

"Menurut catatan saya dan studi saya, ada 122 undang-undang yang harus kita tinjau kembali agar kita bisa mengubah demokrasi Indonesia menjadi Pancasila," kata Aburizal.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, undang-undang yang akan diubah nantinya tidak hanya UU yang bersifat teknis, seperti perbankan, mineral, dan batu bara, serta telekomunikasi, tetapi juga UU yang bersifat sosial, seperti budaya dan agama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com