Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Yakin Didukung NU dan Muhammadiyah untuk UU Pilkada

Kompas.com - 29/09/2014, 17:21 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menilai kekecewaan publik terhadap aksi meninggalkan ruangan atau walk out dari sidang paripurna pengesahan rancangan undang-undang pemilihan daerah yang dilakukan Partai Demokrat adalah suatu hal yang biasa. Dia mengklaim aksi Demokrat itu turut mendapat dukungan yang besar dari dua ormas islam, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Biasalah itu (kekecewaan publik), ada yang senang (juga), NU mendukung, Muhammadiyah juga mendukung," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2014) sore.

Marzuki menyesali dukungan dari dua ormas islam terbesar itu tidak difasilitasi oleh media massa. Akibatnya, suara yang terdengar hanya penolakan dan kecaman terhadap aksi walk out dari partai berlambang mercy itu.

Sejauh ini, kecaman kepada Demokrat dan SBY disuarakan oleh berbagai kalangan. Selain disuarakan melalui aksi dan demonstrasi di berbagai tempat oleh berbagai kelompok masyarakat, kecaman juga datang dari dunia maya.

Di jejaring sosial Twitter, tagar ShameOnYouSBY dan ShamedByYou yang memprotes walk out Demokrat menjadi trending topic. Hari ini, masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Pilkada juga mendaftarkan judicial review atau uji materi UU Pilkada ke MK. Namun, Marzuki menilai, suara-suara itu tidak menggambarkan seluruh masyarakat Indonesia.

"Masa kita cuma dengar orang-orang yang ribut di media saja," ujarnya.

Sebelum melakukan aksi walk out, Demokrat yang memiliki suara terbanyak di DPR cenderung mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat. Karena aksi walk out ini, pendukung pilkada langsung kalah dari pendukung pilkada melalui DPRD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com