ICW Minta KPK Waspadai Politik Uang Pemilihan Ketua DPD

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi praktik politik uang dalam proses pemilihan ketua Dewan Pimpinan Daerah. Dengan pengawasan oleh KPK, diharapkan calon yang mengandalkan uang untuk melenggang menjadi Ketua DPD akan berpikir ulang.

Peneliti ICW, Abdullah Dahlan mengatakan, peluang terjadinya praktik politik uang dalam proses pemilihan ketua DPD sangat terbuka.

"Terkait dengan praktik politik uang, karena kandidat calon ketua DPD itu banyak, dikhawatirkan ada nuansa transaksional. Tidak menutup kemungkinan politik uang itu terjadi karena melihat kandidat itu berambisi," ujar Abdullah saat dihubungi, Sabtu (27/9/2014).

Menurut dia, proses pemilihan ketua DPD ini harus diawasi oleh lembaga-lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab DPD dan KPK sudah pernah menjalin komitmen soal pencegahan korupsi.

"Penting juga keterlibatan PPATK dan KPK terutama jangan sampai praktek uang ini terjadi," katanya.

Abdullah menjelaskan, bentuk pengawasan yang harus dilakukan oleh KPK adalah mengawasi secara langsung proses pemilihan itu dari awal. Bahkan, lanjut dia, KPK harusnya sudah mulai mengawasi hingga saat ini karena para kandidat sudah mulai melakukan konsolidasi dalam mempersiapkan pertarungan di bursa pemilihan ketua DPD.

"Karena ada komitemen KPK dan DPD juga celah itu harus dipakai, dan dilakukan pemantauan langsung. Harapan kita kandidat berani memberikan dan menyatakan komitmen mereka mau bersih," kata Abdullah.

ICW meminta kepada KPK agar langsung menangkap kandidat calon ketua DPD yang terbukti melakukan politik uang dalam proses tersebut. "Kalau terbukti ada praktik uang di dalam pemilihan itu, KPK harus menindak kandidat tersebut," katanya.

Diluar permasalahan itu, ICW memiliki harapan besar terhadap calon ketua DPD selanjutnya. Sebab saat ini peranan DPD masih dianggap lemah dibanding lembaga-lembaga lainnya. Bahkan dalam UU MD3 yang sudah direvisi oleh DPR, kewenangan DPD kembali dilemahkan.

"Penting juga soal kreteria pemimpin DPD kedepan harus memilikli komitmen yang kuat khususnya permasalahan daerah. Secara tegas kelembagaan DPD belum tergambar," tandasnya.