Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: "Walkout" PDI-P Beda dengan "Walkout" Demokrat di Paripurna RUU Pilkada

Kompas.com - 26/09/2014, 03:17 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak aksi walkout yang pernah mereka lakukan sebelumnya disamakan dengan tindakan Fraksi Partai Demokrat yang meninggalkan sidang paripurna pengambilan keputusan untuk RUU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari.

"Kami selalu menyatakan walkout karena dari awal tak menyetujui apa yang (sedang dibahas untuk) menjadi keputusan," papar Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR, Puan Maharani,, di Kompleks Parlemen, Jumat dini hari.

Adapun atas aksi walkout Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna RUU Pilkada ini, Puan meminta masyarakat membuat penilaian sendiri.

"Malam ini kita bisa menyaksikan mana saja partai yang tidak konsisten dengan pilihan politiknya, mana yang kemudian hanya seremonial, sepertinya mendukung kedaulatan rakyat (tetapi) kemudian terlihat tidak bisa menentukan sikapnya dalam paripurna ini,” kecam Puan.

Menurut Puan, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga saat ini masih menjabat Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, telah bermain-main dengan pernyataannya sendiri. Sebelumnya, SBY menyatakan kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat sendiri.

“Dengan (pernyataan SBY) itu Demokrat menyatakan bahwa pilkada langsung adalah yang terbaik untuk rakyat, tapi nyatanya apa yang diperintah oleh ketua umum (Demokrat itu) kemudian tidak dilakukan secara baik dan benar oleh fraksi di DPR,” imbuh Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com