Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hikmahanto, Sutanto, dan Jimly Dinilai Cocok Jadi Menko Polhukam

Kompas.com - 24/09/2014, 14:34 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dinilai tidak harus berlatar belakang purnawirawan TNI. Direktur for Transformation Studies (Intrans) Saiful Haq mengatakan, lembaganya melakukan riset dengan mengambil prespektif lain dan tidak melihat latar belakang purnawirawan dalam memilih calon Menko Polhukam.

Hasilnya, tiga nama berlatar belakang non militer muncul untuk mengisi kementerian ini. Nama pertama adalah Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Selanjutnya adalah mantan Kapolri Sutanto. Terakhir, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie.

"Kita yakin nama-nama ini bisa bekerja lebih baik meski pun latar belakangnya bukan militer," kata Saiful, dalam rilis riset dan diskusi 'Menakar Kabinet Trisakti Jokowi-JK', di Jakarta, Rabu (24/9/2014) siang.

Menurut dia, aspek politik, hukum, dan keamananan jauh lebih besar daripada aspek pertahanan yang biasanya digeluti oleh TNI.

"Ada kesalahan kita selama ini karena Menko Polhukam selalu dijabat pensiunan TNI. Tidak ada alasan itu harus dipertahankan kembali," ujar Saiful.

Saiful menjelaskan, seseorang yang mengerti dengan baik mengenai pertahanan belum tentu akan mengerti persoalan politik, hukum, dan keamanan.

Riset ini menggunakan beberapa tahap dan metode untuk menghasilkan nama calon menteri. Pertama, riset terhadap nama-nama yang muncul di media dan polling. Setelah itu, dilakukan pendalaman kriteria dan analisis figur dengan focus group discussion (FGD) yang dilakukan para ahli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com