Curhat Dicurigai, Amir Syamsuddin Dukung Jokowi Pilih Menhuk HAM Non-Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mendukung presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menhuk dan HAM dari kalangan nonpartai. Alasannya, untuk menghindari kecurigaan terjadinya konflik kepentingan jika posisi tersebut dijabat oleh kalangan politisi.

"Lebih baik dari profesional. Kalau banyak yang mengusulkan agar Pak Jokowi tunjuk Menhuk dan HAM dari profesional, saya dukung," kata Amir, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Selama tiga tahun menjadi Menhuk dan HAM, Amir merasa menuai kecurigaan yang besar dari masyarakat lantaran dirinya merupakan kader Partai Demokrat. Padahal, ia mengaku tak pernah sekalipun memanfaatkan jabatannya sebagai Menhuk dan HAM untuk kepentingannya atau partainya.

Sebagai bukti, Amir mengaku tak membawa satupun pengurus partainya untuk menjadi staf khusus di Kemenhuk dan HAM. Amir sengaja melakukan itu untuk menepis kecurigaan masyarakat bahwa dirinya akan terjebak dalam konflik kepentingan.

"Walaupun saya tidak melakukan itu, tapi Menhuk dan HAM dari politisi cenderung dicurigai. Saya tak berhak mengajari menteri selanjutnya. Tapi kalau ada usulan menteri (hukum dan HAM) dari profesional, saya mendukung," pungkas Amir.

Sebelumnya, peneliti ICW, Emerson Yuntho menyarankan Jokowi memilih menkum dan HAM bukan dari kalangan partai politik dan pengacara yang pernah menangani kasus korupsi. Menurut Emerson, menteri dari kalangan profesional akan jauh dari kepentingan.