Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Langsung Ajarkan Masyarakat Cara Berdemokrasi yang Baik

Kompas.com - 24/09/2014, 06:43 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Irman Gusman, mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Ia mengatakan, kedaulatan harus dikembalikan di tangan rakyat.

"Pilihan langsung masih yang terbaik, sepanjang kita perbaiki kelemahan-kelemahannya," ujar Irman, saat ditemui dalam acara Pembukaan Orientasi II Calon terpilih Anggota DPD RI 2014-2019, di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (23/9/2014) malam.

Menurut Irman, dari pilkada langsung akan muncul bibit-bibit pemimpin dengan kualitas yang sama di setiap tingkatan seperti bupati, wali kota, mau pun gubernur. Ia juga menilai, melalui pilkada langsung masyarakat juga diajarkan bagaimana berdemokrasi yang baik.

"Ini mencari pimpinan terbaik dalam demokrasi yang kita bangun," kata Irman.

Terkait sidang pengesahan RUU Pilkada yang akan digelar DPR pada Kamis (25/9/2014) besok, Irman berharap, keputusan diambil dengan jalan musyawarah. Namun, jika musyawarah tak tercapai, maka voting menjadi pilihan terakhir. Ia menekankan, proses yang berjalan bukan mencari siapa yang menang dan kalah.

Seperti diberitakan, DPR akan mengesahkan RUU Pilkada pada 25 September mendatang. Pembahasan RUU ini mengundang perhatian, setelah adanya pengubahan pada salah satu pasalnya terkait mekanisme pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD.

Demokrat, yang sebelumnya mendukung pemilihan oleh DPRD, kemudian berubah menjadi mendukung bahwa kepala daerah tetap dipilih oleh rakyat. Perubahan sikap Demokrat ini diyakini akan mengubah peta politik di DPR, mengingat besarnya jumlah kursi partai pemenang Pemilu 2009 ini. 

Sementara itu, Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan bulat mendukung pilkada oleh DPRD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com