Jelang Paripurna RUU Pilkada, Koalisi Merah Putih Rapat di DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Merah Putih berkonsolidasi di ruang Fraksi Partai Golkar, lantai 12, Gedung Nusantara I, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014) petang. Konsolidasi digelar untuk persiapan menghadapi hari pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, di sidang paripurna Kamis (25/9/2014) nanti.

"Terkait (RUU) Pilkada dan kami memantau berbagai perkembangan yang ada," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid seusai menghadiri rapat bersama Koalisi Merah Putih.

Hidayat menjelaskan, dalam rapat tersebut, dirinya mewakili Partai Keadilan Sejahtera. Adapun Partai Gerindra diwakili oleh Wakil Ketua Fadli Zon dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani. Partai Golkar diwakili Sekretaris Jenderal Idrus Marham dan Bendahara Umum Setya Novanto. Partai Persatuan Pembangunan diwakili oleh Sekretaris Jenderal Syaifullah Tamliha dan Ahmad Yani dan Partai Amanat Nasional diwakili oleh beberapa anggota fraksinya di DPR.

Hidayat mengatakan, selain memperkuat posisi untuk menghadapi kemungkinan voting pengesahan RUU Pilkada, Koalisi Merah Putih juga mengkaji usulan Partai Demokrat yang ingin menggelar pilkada langsung dengan sejumlah syarat. Menurut Hidayat, Koalisi Merah Putih telah sangat siap menghadapi segala kemungkinan terkait pengesahan RUU Pilkada.

"Kami kaji semua kemungkinannya. Kami bersyukur opini yang bilang kami tidak solid ternyata tidak terbukti," ucapnya.

DPR akan mengesahkan RUU Pilkada pada Kamis (25/9/2014) lusa. Pembahasan RUU ini menuai pro dan kontra karena  salah satu pasalnya mengatur tentang perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD. Pilkada melalui DPRD didukung oleh seluruh anggota Koalisi Merah Putih. Adapun pendukung pilkada langsung adalah PDI Perjuangan, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Demokrat.

Partai Demokrat, yang sebelumnya mendukung pemilihan oleh DPRD, berubah menjadi mendukung kepala daerah tetap dipilih oleh rakyat. Perubahan sikap Demokrat ini diyakini akan mengubah peta politik di DPR, mengingat besarnya jumlah kursi partai pemenang pemilu 2009 ini.