Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP dan PAN Tidak Nyaman di Koalisi Merah Putih?

Kompas.com - 21/09/2014, 15:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional dinilai tidak lagi merasa nyaman berada di dalam koalisi Merah Putih. Hal itu dianggap dapat menjadi alasan kedua parpol itu akan bergabung dalam koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Anda itu kan kalau ingin bergabung dengan kelompok harus ada sebuah kenyamanan politik. Mereka merasa nyaman enggak di koalisi Merah Putih? Bisa saja karena faktor ini. Mereka mungkin tidak nyaman," kata Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bakti di Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Ikrar memprediksi, tidak lama lagi PPP dan PAN akan bergabung dengan koalisi Jokowi-JK. Apalagi, keduanya sudah melakukan manuver politik dengan menghadiri rapat kerja nasional PDI Perjuangan di Semarang. (baca: Hadiri Rakernas PDI-P, Dua Elite PAN Disambut Riuh Tepuk Tangan)

"Saya rasa itu disebut kembalinya anak yang hilang. Mereka kan awalnya dukung Jokowi-JK. Tapi karena dulu syaratnya tidak diterima akhirnya tidak jadi bergabung," ujarnya.

Ikrar meyakini, kehadiran Plt Ketua Umum PPP Emron Pangkapi dan dua elite PAN Drajad Wibowo dan Tjatur Sapto Edy bukan sekedar silaturahmi biasa seperti yang mereka katakan kepada media.

"Kalau mereka katakan itu silaturahmi, ngapain sejak awal PDI-P mengatakan akan dua partai yang menghadiri rakernas? Itu artinya sudah ada kesepakatan, persetujuan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Berebut Lahan Parkir, Pria di Pondok Aren Gigit Jari Rekannya hingga Putus

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com