Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Menteri Jokowi Harus Siap Kerja

Kompas.com - 15/09/2014, 21:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo yakin, 34 kementerian yang akan mengisi kabinetnya mampu mewujudkan program-program yang menjadi prioritas dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sebanyak 34 kementerian itu akan diisi oleh 18 orang dari kalangan profesional dan 16 profesional berlatar belakang partai politik. (Baca: Jokowi Pastikan Ada 34 Kementerian di Pemerintahannya)

"Yang paling penting siap bekerja dan siap untuk melaksanakan program prioritas," ujar Jokowi, di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014) malam.

Jokowi menyebutkan, tujuan yang disasar adalah mencapai kedaulatan pangan, pengembangan infrastruktur kemaritiman, dan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Namun, Jokowi belum mengumumkan nama-nama kementerian serta siapa menteri yang menjabat. (Baca: Ini Alasan Jokowi Tak Umumkan Nama-nama Kementerian di Kabinetnya)

Menurut dia, kedua hal itu belum selesai diformulasikan oleh Tim Transisi. Khusus soal nama menteri, lanjut Jokowi, tak dirumuskan oleh Tim Transisi. Nama-nama itu merupakan hak perogratif Jokowi-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Jokowi mengatakan, penjaringan nama-nama menteri akan dilaksanakan dengan mekanisme yang sama seperti menentukan jumlah kementerian, yakni oleh Tim Transisi berikut opsi-opsinya untuk kemudian diputuskan oleh Jokowi. (Baca: Jatah 16 Menteri Asal Parpol Usulan Jokowi)

"Masukannya bisa lewat mana saja, lewat Twiter, lewat kamu (wartawan) atau langsung, lewat mana saja bisa," kata Jokowi.

Sebelumnya, diberitakan, Jokowi dan Jusuf Kalla mengumumkan ada 34 kementerian di pemerintahannya mendatang. Adapun nama kementerian dan menteri-menteri yang akan menjabat akan diumumkan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Dikabarkan Maju Pilkada Bekasi, Grace Natalie: Belum Ada Keputusan DPP

Kaesang Dikabarkan Maju Pilkada Bekasi, Grace Natalie: Belum Ada Keputusan DPP

Nasional
Kejagung: Sandra Dewi Diperiksa Terkait Aset yang Dimilikinya

Kejagung: Sandra Dewi Diperiksa Terkait Aset yang Dimilikinya

Nasional
Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Nasional
Purnawirawan TNI AL Ketahuan Pakai Pelat Dinas Palsu di Bandara Soekarno-Hatta

Purnawirawan TNI AL Ketahuan Pakai Pelat Dinas Palsu di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
4 Terdakwa Kasus Pembangunan Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Tuntutan

4 Terdakwa Kasus Pembangunan Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Tuntutan

Nasional
KPK Ajukan Kasasi dalam Kasus Advokat Stefanus Roy Rening

KPK Ajukan Kasasi dalam Kasus Advokat Stefanus Roy Rening

Nasional
Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Nasional
Didampingi Gibran, Prabowo Bertolak ke Qatar Usai Temui Presiden MBZ di UEA

Didampingi Gibran, Prabowo Bertolak ke Qatar Usai Temui Presiden MBZ di UEA

Nasional
Grace Natalie Bertemu Jokowi, Diberi Tugas Baru di Pemerintahan

Grace Natalie Bertemu Jokowi, Diberi Tugas Baru di Pemerintahan

Nasional
Anggap Hukuman Terlalu Ringan, KPK Banding Putusan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Anggap Hukuman Terlalu Ringan, KPK Banding Putusan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Nasional
Ketua BPK Bungkam Ditanya soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 Miliar ke Kementan

Ketua BPK Bungkam Ditanya soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 Miliar ke Kementan

Nasional
7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com