Koalisi Kawal RUU Pilkada Bantah Pilkada Langsung Bersifat Liberal

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal RUU Pilkada menolak anggapan bahwa pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat bersifat liberal. Ia menilai pandangan itu lahir dari pemaksaan kehendak pribadi yang mengabaikan perspektif masyarakat.

"Bagaimana mungkin pilkada langsung bersifat liberal? Jangan gunakan parameter yang sangat instan," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini saat menggelar kampanye penolakan RUU Pilkada di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (14/9/2014).

Titi mengatakan, anggapan pilkada langsung bersifat liberal tidak didasarkan pada indikator yang jelas tentang liberalisasi. Menurut dia, suatu hal dianggap liberal apabila terjadi praktik monopolisasi dan kapitalisasi, serta pemaksaan kehendak tanpa memikirkan kepentingan umum.

Sebelumnya, pada pertemuan petinggi partai Koalisi Merah Putih di kediaman politisi Golkar Akbar Tandjung beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum DPP PAN Amien Rais mengatakan bahwa perjuangan Koalisi Merah Putih dalam undang-undang pilkada harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan untuk mengubah undang-undang yang dinilai terlalu bersifat liberal. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah, yang antara lain mengatur kepala daerah dipilih melalui DPRD.

Titi mengatakan, pro dan kontra terhadap pembahasan RUU itu dapat membuat parlemen kehilangan kepercayaan publik. Menurut Titi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semestinya tegas mendukung pilkada langsung. Ia berharap pemerintah sebaiknya meninggalkan suatu kenangan baik dalam menuntaskan permasalahan undang-undang pilkada dan bukan memaksakan produk legislasi. "Pemerintah harus bertanggung jawab," ujar Titi.