PDI-P Merasa Untung Pilkada oleh DPRD, Malah PAN, PKS, PPP yang Rugi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Departemen Politik DPP PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan, usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti yang didorong Koalisi Merah Putih justru akan merugikan partai menengah dan partai kecil. Alasannya, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD hanya berpihak pada partai yang menduduki posisi dua besar pada Pemilu Legislatif 2014.

Hasanuddin menjelaskan, hampir di seluruh daerah di Indonesia, perolehan suara terbesar diperoleh oleh PDI-P dan Partai Golkar sehingga sangat lumrah jika pilkada melalui DPRD akan menguntungkan dua partai itu karena memiliki jumlah kursi yang lebih banyak di parlemen.

"Kalau mau untung-untungan, PDI-P bisa saling berbagi untung dengan Golkar, berkoalisi di daerah, dan tinggal tambahin partai kecil. Tapi, kita berbicara demokrasi, bukan soal untung-untungan," kata Hasanuddin di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Ketua DPD PDI-P Jawa Barat itu melanjutkan, peluang koalisi PDI-P dengan partai anggota Koalisi Merah Putih sangat terbuka saat menghadapi pilkada di daerah. Pasalnya, ketegangan politik di tingkat pusat tak terjadi di tingkat daerah.

"Di daerah itu berbeda, semuanya cair. Kalau pilkada lewat DPRD, maka PKS, PAN, PPP bisa terjepit. Malah Gerindra juga bisa terjepit," ujarnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR ini, partai seperti PAN, PPP, dan PKS hanya sebatas emosional saat mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR. Pemicunya adalah tidak legawanya elite-elite partai tersebut dalam menerima hasil Pilpres 2014.

"Mereka ini tidak menghitung. Seharusnya kalau mau marah dihitung dulu. Kalah pilkada lewat DPRD, yang berkuasa, ya partai itu-itu saja," ucapnya.

Pembahasan RUU Pilkada mengalami perdebatan panjang, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Berdasarkan hasil rapat Panja RUU Pilkada 9 September 2014, fraksi partai dalam Koalisi Merah Putih ingin agar kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti zaman Orde Baru dengan berbagai alasan. Hanya PDI-P, Hanura, dan PKB yang meminta kepala daerah tetap dipilih secara langsung.