Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Mercy, Jokowi dan Menterinya Disarankan Pakai Esemka

Kompas.com - 11/09/2014, 08:11 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo disarankan menggunakan mobil Esemka untuk menteri-menteri kabinetnya. Esemka adalah mobil yang pernah dibanggakan Jokowi ketika masih menjabat Wali Kota Solo. Usulan ini menyusul penolakan Jokowi terhadap pembelian mobil Mercedes-Benz sebagai kendaraan menteri dan pejabat setingkat menteri pada kabinetnya mendatang.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Max Sopacua, saat berbincang dengan sejumlah wartawan, di Jakarta, Rabu (10/9/2014) malam.

Menurut Max, Esemka dapat menjadi salah satu solusi jika Jokowi memang menginginkan mobil murah dan irit.

"Mercy memboros katanya, ya berarti harus dicari mobil yang agak irit lah," kata Max.

Max mengingatkan, Esemka telah memberi kontribusi besar bagi Jokowi untuk mengantarkannya menuju kursi DKI 1. Ia pun meminta agar Jokowi tak melupakan janjinya untuk menjadikan Esemka sebagai mobil nasional. Ia menambahkan, dengan menjadikan Esemka sebagai mobil nasional maka derajat mobil produksi Solo itu akan ikut terangkat. Selain itu, mobil tersebut juga dapat diproduksi secara massal untuk kepentingan masyarakat banyak.

"Kalau Esemka diangkat jadi mobil nasional itu sangat luar biasa. Bangsa akan berbangga sekali apabila ada penggunaan barang produksi dalam negeri," katanya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon. Menurut dia, penggunaan Esemka sebagai mobil kepresidenan dan kabinet membuktikan Jokowi konsisten dengan ucapannya terdahulu yang ingin menghidupkan usaha mobil nasional.

"Sebagusnya pemerintah yang datang pake mobil Esemka aja, Masih ada enggak tuh mobil Esemka, Kalau mobil Esemka baru itu konsisten," kata Fadli.

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, mobil bukanlah sebuah instrumen penting yang menjadi penilaian masyarakat terhadap sebuah pemerintahan. Menurut dia, apa pun mobilnya, jika pemerintah tak bekerja maksimal maka kesejahteraan masyarakat pun akan terabaikan.

"Kalau menggunakan Mercy juga bagus. Tapi itu bukan sesuatu yang elementer. Yang elementer itu kerjanya, kebijakannya," kata Muzani.

Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin menilai, penolakan Jokowi atas rencana pembelian Mercy hanya sebuah pencitraan. Ia sepakat dengan usulan agar Jokowi menggunakan Esemka sebagai mobil dinas menteri.

Sebelumnya, pemerintah akhirnya membatalkan rencana pembelian mobil dinas Mercy untuk menteri-menteri pemerintahan Jokowi-JK. Pembelian mobil Mercy ini batal karena rencana pengadaan mendapat banyak respon negatif. (Baca: Ini Alasan Pemerintah Batalkan Pembelian Mercy untuk Kabinet Jokowi)

Selain itu, pengadaan ini juga ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Jokowi mengaku tidak menginginkan para menterinya menggunakan mobil mewah sebagai kendaraan dinasnya. Jokowi pun telah menyampaikan langsung keberatannya itu kepada Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. (Baca: Sudi: Tak Mau Pakai Mobil Baru, Itu Urusan Pemerintahan Mendatang)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com