Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar: Pilkada oleh DPRD Miliki Filosofi yang Kuat

Kompas.com - 11/09/2014, 01:55 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Merah Putih tetap bersikukuh bahwa kepala daerah mendatang harus dipilih DPRD. Mereka beranggapan bahwa pemilihan melalui DPRD lebih memiliki makna filosofis.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung seusai menggelar pertemuan bersama sejumlah pimpinan parpol koalisi di kediamannya, Rabu (10/9/2014). Menurut dia, pembahasan RUU Pilkada saat ini menjadi salah satu pokok pembahasan di dalam pertemuan itu.

"Sikapnya koalisi adalah bersumber pada filosofi Pancasila sila keempat. Artinya, dari sisi filosofi (negara), kita itu demokrasi atas permusyawaratan dan perwakilan," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal bakrie mengatakan, pertemuan itu juga membahas langkah koalisi untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah seperti semula. Koalisi berpandangan jika pemilihan saat ini sudah terlalu liberal.

"Langkahnya itu baik di eksekutif maupun di legislatif. Kita kembalikan lagi ke Pancasila karena liberal itu tidak membawa manfaat yang baik," katanya.

Pertemuan itu diikuti oleh semua petinggi parpol mitra Koalisi Merah Putih, di antaranya Max Sopacua (Demokrat), Drajad Wibowo dan Amien Rais (PAN), Romahurmuziy dan Emron Pangkapi (PPP), Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani (Gerindra), serta Hidayat Nur Wahid (PKS).

Rapat itu sendiri berlangsung tertutup selama kurang lebih tiga jam sejak pukul 19.00 WIB hingga 22.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com