Hasto mengatakan, mundurnya Ahok dari Gerindra tak membuat PDI-P langsung mengajak pendamping Joko Widodo itu untuk bergabung.
"Bahwa ada emotional bounding (ikatan emosional), iya. Akan tetapi, kami tidak mau ambil manfaat dari (pengunduran diri Ahok) ini," kata Hasto, di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2014) sore.
"Jujur saja, Ahok sering hadiri rapat di DPP. Entah ini karena merasa nyaman, ya enggak tahu," lanjut Deputi Tim Transisi tersebut.
Namun, Hasto mengatakan, partainya tidak akan mencoba membujuk, apalagi memaksa Ahok untuk bergabung. Jika Ahok tertarik untuk bergabung, maka proses dan persyaratan yang harus dipenuhinya sama dengan calon-calon kader lainnya.
"Seseorang mau gabung PDI-P harus ajukan surat tertulis ke partai, dan partai yang pertimbangkan calon anggota tersebut," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Ahok memutuskan untuk mundur karena tidak setuju dengan Gerindra yang menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, tak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Awalnya, Ahok mengancam. Namun, karena tak ditanggapi, dia memutuskan untuk mengirim surat pengunduran diri hari ini.
RUU Pilkada saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja DPR. Sebelum Pilpres 2014, parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih masih mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Pasca-Pilpres 2014, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional berubah sikap dan menginginkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.