Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensesneg: Mobil Dinas Menteri Harus Dikembalikan Sebelum 20 Oktober

Kompas.com - 08/09/2014, 18:19 WIB
Sabrina Asril

Penulis


BOGOR, KOMPAS.com- Puluhan mobil dinas menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II wajib dikembalikan sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Oktober mendatang. Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di sela-sela kunjungan kerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Sentul, Senin (8/9/2014).

"Iya dong dikembalikan ke negara. Begitu dilantik, begitu bubar (20 Oktober) ya akan kami kembalikan," ujar Sudi.

Pada tahun 2009 lalu, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II mengenakan mobil dinas baru yang mentereng seharga Rp 1,3 miliar. Mobil dengan merek Crown Royal Saloon itu menggantikan Toyota Camry yang dipakai para menteri KIB I.

Selain mengurus pengembalian mobil-mobil dinas menteri, Sudi juga mengaku pihaknya masih mengurus kebutuhan operasional pemerintahan berikutnya, termasuk perihal mobil dinas. Proses lelang pun, ungkap Sudi, akan segera dilakukan.

Namun, saat ditanyakan detail mobil operasional yang akan digunakan para menteri di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, Sudi enggan menjelaskan lebih lanjut. "Sedang berjalan. Sudah ya," ucapnya singkat.

Menilik pada awal pemerintahan SBY periode 2009-2014, persoalan mobil dinas juga menjadi sorotan lantaran mendapatkan fasilitas mobil baru. Namun, mobil baru itu ternyata hasil penganggaran pemerintahan sebelumnya yang sudah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan mobil dinas baru bagi para menteri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com