Jika Dipilih DPRD, Kepala Daerah Diyakini Bakal Minim Prestasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti berpendapat, bila pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh DPRD, maka akan melahirkan kepala daerah yang minim prestasi.

Menurut Ray, kepala daerah hasil pemilihan oleh DPRD tidak punya motivasi yang mendorong untuk berbuat yang terbaik kepada rakyat. Tidak seperti Pilkada langsung oleh rakyat, di mana kepala daerah akan berlomba-lomba membuat prestasi untuk menunjukkan tanggung jawabnya atas suara rakyat yang memilihnya.

“Kepala daerah yang menang dari pemilihan DPRD, prosesnya mereka (calon kepala daerah) cukup melakukan transaksional dengan anggota DPRD, selesai. Tidak perlu mereka membuat prestasi yang akan dikenang oleh rakyat,” ucap Ray pada sebuah diskusi di Jakarta, Senin (8/9/2014).

Ray mengatakan, selama 33 tahun pelaksanaan Pilkada oleh DPRD pada rezim orde baru, Indonesia hanya melahirkan Ali Sadikin yang punya prestasi gemilang saat memimpin DKI Jakarta.

Menurut Ray, hal ini jauh berbeda dengan 10 tahun pelaksanaan Pilkada langsung, di mana Indonesia telah lahirkan para kepala daerah yang sukses menjadi bintang karena sejumlah prestasi gemilang mereka.

Ray memberi contoh Joko Widodo di Solo dan DKI Jakarta, Tri Rismaharini di Surabaya, Ridwan Kamil di Bandung. Begitu juga dengan kinerja baik yang ditunjukkan oleh Basuki Tjahaja Purnama selama menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI.

Bila tradisi pemilihan langsung ini terus dipertahankan, menurut Ray, hal itu akan berdampak positif terhadap banyaknya kader bangsa yang layak diusung pada Pilpres selanjutnya.

“Bayangkan tahun 2024 kita pilih presiden itu tutup mata saja, karena calon yang ada sudah bagus semua,” ucap Ray.

Parpol koalisi Merah Putih berubah sikap terkait mekanisme pemilihan kepala daerah dalam pembahasan RUU Pilkada. Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih, berubah setelah berakhirnya proses Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD.

Begitu pula pemilihan bupati/wali kota. Awalnya, hanya Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.