DPD Minta Kampanye Bebas dalam Pilkada Ditiadakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPD La Ode Ida mengakui penyelenggaraan Pilkada langsung masih menuai sejumlah masalah. Namun, daripada mengembalikan pemilihan ke DPRD, DPD mengusulkan beberapa solusi memperbaiki kekurangan pilkada langsung.

"Penyelenggaraan Pilkada harus diefisienkan dengan Pilkada serentak," kata La Ode di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).

Selain itu, DPD menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi atau meniadakan kampanye bebas bagi setiap calon kepala daerah. "Kampanye ditangani KPU sehingga bisa meniadakan beban biaya bagi calon. KPU bisa belajar dari masalah yang muncul selama pilkada sebelumnya," ungkap dia.

Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) saat ini masih dalam pembahasan antara DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri. Fraksi partai yang tergabung dalam koalisi merah putih mengusulkan pemilihan kepala daerah kembali ke parlemen. Sementara PDI-P dan fraksi partai pendukung Jokowi-JK tetap ingin pemilihan langsung oleh rakyat.