Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Minta Masyarakat Kawal Program Jokowi-JK

Kompas.com - 30/08/2014, 16:40 WIB


BALI, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Bali yang telah memberi dukungan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla sehingga terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.

"Mari dukung pak Jokowi-JK menjadi presiden. Mari kawal program-program pembangunan agar berjalan lancar. Presiden Jokowi-JK adalah presiden kita," kata Megawati dalam acara "Syukuran Kemenangan Capres-Cawapres Jokowi-JK" di Sanur, Bali, Sabtu (30/8/2014), seperti dikutip Antaranews.com.

Dalam kesempatan itu, Jokowi memberikan penghargaan kepada para relawan pendukungnya di Bali atas kerja kerasnya selama Pilpres 2014. Saat Pilpres lalu, Jokowi-JK memperoleh 1.535.110 suara (71,42 persen) di Bali. Adapun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa hanya 614.241 (28,58 persen). (baca: Tiga Kali Diingatkan Megawati, Jokowi Penuhi Janji ke Bali)

Koordinator Koalisi Bhinneka Tunggal Ika (KBTI) Wayan Sudirta mengucapkan terimakasih kepada Jokowi-JK.

"Terimakasih Pak Jokowi dan Ibu Mega telah hadir di Bali. KBTI sepakat tidak bubar setelah Pilpres, dan semampu kami terus mengerjakan apa yang bisa untuk membantu Jokowi-JK. Ketika kemenangan Jokowi-JK dimohon ke Mahkamah Konstitusi, pembukaan kotak suara oleh KPU dipersoalkan, KBTI dibantu narasumber yang ahli hukum, membantu memberi kajian bahwa tindakan KPU itu benar dan sah. Syukur, Putusan MK soal pembukaan kotak suara, sejalan masukan kami," katanya.

Sudirta mengatakan, kemenangan pilpres bukanlah akhir. Konstelasi politik dalam bentuk apapun tetap harus diwaspadai. Termasuk kemungkinan diganjalnya pengunduran diri Jokowi di DPRD DKI Jakarta serta dihadangnya proses pelantikan Jokowi-JK di MPR.

"Realitas politik memang seperti itu. Namun, dibantu sejumlah narasumber yang ahli, kami bersama relawan KBTI telah memiliki konsep dan kajian hukum bagaimana mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut," kata Sudirta.

Menyangkut aspirasi kuat di masyarakat agar mafia dan korupsi diberantas, KBTI menyodorkan konsep pembaharuan di Kejaksaan guna mendukung KPK untuk percepatan pemberantasan korupsi.

"Kejaksaan perlu diperkuat agar sesuai program Revolusi Mental melalui revitalisasi dengan memfungsikan Kejaksaan Negeri sebagai ujung tombak penanganan kasus, Kejaksaan Agung fokus melakukan pembinaan, Kejaksaan Tinggi melakukan supervisi. Tentunya dengan anggaran yang dicukupi," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com