Komnas HAM Usulkan Calon Menteri Jokowi-JK Tidak Terindikasi Langgar HAM

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan usulan kriteria calon menteri dan pimpinan lembaga negara untuk pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Komnas HAM menekankan agar calon menteri pada pemerintahan Jokowi-Kalla tidak ada yang terindikasi melanggar HAM.

"Tidak pernah terindikasi melanggar HAM, apalagi terbukti melakukan pelanggaran HAM sebagaimana dapat ditelusuri, minimal dari laporan-laporan hasil penyelidikan Komnas HAM," ujar Ketua Komnas HAM Hafid Abbas, dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2014).

Hafid mengatakan, usulan ini untuk membantu pemerintahan Jokowi-Kalla agar mendapatkan menteri yang dapat mengemban tugas membantu pencapaian visi dan misi pada pemerintahan yang baru, terutama dalam penegakan HAM di Indonesia.

Kriteria lainnya, lanjut Hafid, calon menteri nantinya harus menghargai pluralisme dan kebinekaan bangsa. Calon menteri tersebut juga harus memiliki kemampuan dan komitmen untuk memajukan HAM di Indonesia.

"Menghadirkan pemerintahan yang sungguh-sungguh menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM bagi semua warga negara," ujar Hafid seraya menambahkan, Jokowi-Kalla juga harus mencari calon menteri yang dapat membawa Indonesia lebih berpengaruh di dalam pergaulan internasional, dalam konteks penghormatan, serta pemajuan dan penegakan HAM.

Adapun calon menteri nantinya, kata Hafid, juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta terbebas dari dominasi pengaruh kepentingan partai politik mana pun.