Jokowi Tegaskan Menterinya Tak Boleh Rangkap Jabatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan bahwa mereka yang akan mengisi posisi menteri dalam kabinet pemerintahannya bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla tidak boleh merangkap jabatan dalam struktural di partai politik.

"Yang saya sampaikan dari awal ya begitu. Ya sudah," ujar Jokowi di sela blusukan ke proyek sodetan Ciliwung-Kanal Banjir Timur, Jakarta, Selasa (26/8/2014) siang.

Terkait pandangan para elite parpol pendukung yang tak mempermasalahkan rangkap jabatan, Jokowi mengaku bahwa perbedaan pandangan tersebut hanya soal waktu. Jokowi akan bertemu dan berbincang dengan para petinggi parpol pendukungnya soal prinsip tersebut.

"Nanti lihat saja kalau sudah ketemu ketua umum partai. Dibuat sepakat. Pasti rampung," ujar Jokowi.

Jokowi beralasan, pertemuan dengan para elite koalisi belum bisa dilaksanakan lantaran jadwal mereka padat. Dalam waktu dekat, Jokowi berjanji akan bertemu dengan mereka.

Jokowi akan meyakinkan mereka bahwa rangkap jabatan dapat membuat kerja menteri tidak fokus.

"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan melakukan pembicaraan khusus dengan koalisi terkait keinginan Jokowi agar menteri yang dipilih dari partai politik melepas jabatannya di partai. Menurut Muhaimin, sah-sah saja seorang menteri masih menjabat secara struktural di partai.

Politisi Partai Hanura, Susaningtyas Kertopati, mengaku tak mempersoalkan rangkap jabatan menteri. Menurut Nuning, dilepas atau tidaknya jabatan di partai merupakan kebijakan partai dalam menempatkan kadernya sebagai menteri.