Pengamat: Berat, Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK di Parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, sepertinya akan menghadapi tantangan yang cukup sulit untuk mewujudkan pemerintahan yang mereka cita-citakan. Hal itu terutama jika, saat masuk parlemen, Jokowi-JK tak mampu menarik dukungan dari partai politik pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Polcomm Institute, Heri Budianto, ketika menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (20/8/2014). Menurut Heri, besar atau tidaknya tantangan yang akan dihadapi Jokowi-JK juga akan bergantung pada hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilpres 2014 yang diajukan kubu Prabowo-Hatta.

"Tanggal 21 (Agustus) besok akan memanas. Kalau Jokowi-JK besok ditetapkan (sebagai pemenang), hitungan KPU diterima MK, maka ancaman serius pemerintahan ada di parlemen," kata Heri.

Menurut Heri, wajah DPR periode 2014-2019 lebih banyak dipenuhi wajah politisi parpol pendukung Prabowo-Hatta. Kondisi itu tentu saja akan menyulitkan Jokowi, ketika ingin mengeksekusi program-program pro-rakyat yang harus mendapatkan persetujuan DPR.

Lebih jauh, ia menambahkan, Jokowi-JK perlu mempertimbangkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru saja disahkan DPR. Jika legislator Jokowi-JK tak mampu memenangkan pertarungan kursi kepemimpinan MPR dan DPR, maka hal itu akan menjadi ancaman serius bagi Jokowi.

"Ini bukan untuk menakut-nakuti karena pertarungan politik akan terus berlangsung," tekannya.