Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Dewan Pakar: Munas Golkar Jangan pada Tahun yang Ekornya 4 atau 9

Kompas.com - 20/08/2014, 16:30 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siswono Yudhohusodo menyarankan musyawarah nasional (munas) Golkar tidak digelar pada tahun yang berakhiran angka 4 atau 9. Hal itu menyangkut agenda lima tahunan, yakni pemilu legislatif dan pemilu presiden.

"Memang AD/ART Partai Golkar itu mengatur bahwa munas disesuaikan lima tahun sekali. Terakhir, tahun 2009, maka (munas selanjutnya) tahun 2014. Tetapi, pada munas terakhir, juga ada yang mengatur bahwa munas itu diundur (2015)," ujar Siswono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Untuk itu, Siswono berpendapat, memang sebaiknya munas selanjutnya tidak digelar pada Oktober 2014 seperti yang diusulkan sebagian elite Golkar.

Siswono menjelaskan, setelah reformasi, jadwal pemilu bergeser ke tahun dengan akhiran angka 4 dan 9, yakni 2004, 2009, 2014, dan selanjutnya 2019. Golkar mesti berhadapan dengan pileg, pilpres, dan munas pada tahun yang sama sehingga dianggapnya itu akan menyulitkan. Sementara itu, partainya tidak mungkin mengubah waktu penyelenggaraan pemilu.

"Saya mengikuti Golkar ini sejak tahun 1978. Partai Golkar itu kongres lima tahun sekali dan jadwal kenegaraan itu lima tahun sekali. Yang bisa digeser adalah agenda partai. Jadi, Golkar itu janganlah ber-munas pada Oktober, tahun yang ekornya 4 dan 9, menyulitkan," kata Siswono.

Sebagian internal Golkar mendesak munas digelar paling lambat Oktober 2014 sesuai AD/ART partai yang menyatakan munas diadakan sekali dalam lima tahun. Desakan itu semakin kuat setelah KPU menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Mereka yang mendesak munas digelar tahun ini ingin melengserkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar. Mereka mengkritik keputusan Aburizal yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pilpres. Harapannya, arah koalisi bisa berubah dengan pergantian pengurus partai.

Namun, elite Golkar lainnya menolak desakan itu. Mereka tetap berpegang pada rekomendasi Munas 2009, yakni munas selanjutnya akan dilaksanakan pada 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com