Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siaga I Jelang Putusan MK, Kapolri Minta Masyarakat Tak Resah

Kompas.com - 20/08/2014, 14:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutarman meminta masyarakat tidak resah pada status pengamanan Siaga I yang ditetapkan Polri menjelang sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Polri telah memperketat pengamanan sehingga dapat menjamin situasi akan aman dan kondusif.

"Justru karena polisi Siaga I makanya masyarakat harus tenang, bukan resah. Masyarakat tetap tenang, Polri menjamin aman dan aktivitas sehari-hari tetap berjalan," ujar Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (20/8/2014).

Sutarman mengatakan, Siaga I merupakan istilah persiapan kepolisian dengan menyiagakan dua pertiga kekuatan Polri untuk mengamankan situasi di lapangan. Untuk pengamanan, Kepolisian Derah dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur ikut membantu.

Sebanyak 20 satuan setingkat kompi atau 2.000 personel polisi dari daerah tersebut disiagakan di Jakarta.

Selain pengamanan di sekitar Gedung MK, Polri juga memperketat pengamanan di sentra perekonomian dan Istana, yang lokasinya tidak jauh dari Gedung MK.

"Kita juga melakukan penjagaan di beberapa tempat perekonomian, di Tanah Abang, dan sentra ekonomi lain. Juga tempat lain yang diprediksi mereka akan melakukan aksi," kata Sutarman.

"Polri dan segenap kekuatan lain, termasuk TNI siap mengamankan, siap menjamin Indonesia aman," lanjutnya.

MK akan memutuskan hasil PHPU yang diajukan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Kamis (21/8/2014). Tim Prabowo-Hatta mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif hampir di semua provinsi saat pilpres lalu.

Selama proses persidangan, kubu Prabowo-Hatta terus mengerahkan massa untuk berunjuk rasa di depan Gedung MK. (baca: Kubu Prabowo Sesumbar Massanya Bakal Penuhi Medan Merdeka Barat Besok)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com