Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Pendukung Prabowo-Hatta Diprediksi Bubar

Kompas.com - 20/08/2014, 09:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diprediksi akan mengalihkan dukungan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pengamat politik dari Center Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan, partai-partai tersebut akan mempertimbangkan manfaat kekuasaan yang akan diperoleh dari pemerintahan selanjutnya.  Menurut dia, mayoritas partai politik di Indonesia sangat memuja kekuasaan. Tujuan politiknya bukan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi sebisa mungkin berinvestasi dalam pemerintahan yang berkuasa.

"Dalil saya, atmosfer politik yang memuja pragmatisme itu yang membuat koalisi permanen (pendukung Prabowo-Hatta) akan buyar. Saya tidak melihat koalisinya dibangun karena keprihatinan, tapi untuk kekuasaan," kata Kristiadi saat dihubungi, Rabu (20/8/2014).

Koalisi permanen yang mendukung Prabowo-Hatta adalah Gerindra, PAN, Partai Demokrat, PPP, PBB, Partai Golkar, dan PKS. Dari seluruh partai tersebut, Kristiadi yakin setidaknya Demokrat, Golkar, dan PPP akan mengalihkan dukungannya ke kubu Jokowi-Kalla. Menurut Kristiadi, PPP dan Golkar telah sejak awal mengalami gejolak di internal terkait pilihan koalisi kepada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung di Pilpres 2014.

Gejolak itu makin mengemuka setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Jokowi-Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Sementara itu, Demokrat, kata Kristiadi, cenderung menahan diri untuk menyamarkan ambisinya ada dalam pemerintahan selanjutnya. Faktor penyebabnya adalah hubungan politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, Kristiadi berharap partai yang akan mengubah sikap politiknya harus memiliki landasan kuat dan sikap elegan sebelum membuat keputusan. Rasa keprihatinan pada kesejahteraan rakyat dan kesamaan ideologi harus menjadi pijakan utama sebelum memberikan dukungan tersebut.

"Kekuasaan itu ada karena mandat rakyat. Dalil itu yang seharusnya membuat partai berbondong-bondong mendukung Jokowi, bukan karena kekuasaan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, ada dua partai yang saat ini siap bergabung mendukung dirinya. Dua partai itu adalah Demokrat dan PAN. Jokowi tak menyebut detail alasan kedua partai itu akan mendukungnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua membantah dan menegaskan bahwa partainya tak akan merapat dan mendukung Jokowi-Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com