Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ginandjar: Apa Salah JK Sampai Dioposisi Partainya Sendiri?

Kompas.com - 16/08/2014, 18:22 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus senior Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita mendukung suara internal partai yang menginginkan pelaksanaan musyawarah nasional (munas) Golkar digelar sebelum 4 Oktober tahun ini. Dia berharap, munas tersebut bisa menghasilkan keputusan bahwa Partai Golkar akan bergabung sebagai koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla dalam pemerintahan nantinya.

"Karena wapresnya kan dari Golkar, dan kalau sekarang wapresnya dari Golkar, kok malah oposisi? Kok kader Golkar dioposisi partainya sendiri? Kesalahan apa yang dilakukan JK sampai partainya mengoposisi dia?" kata Ginandjar di Jakarta, Sabtu (16/8/2014).

Menurut Ginandjar, ada dua alasan yang melatarbelakangi kubu penentang Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendorong munas dilaksanakan tahun ini.

Pertama, AD/ART Golkar yang mengamanatkan bahwa munas dilakukan setiap lima tahun sekali. Kedua, upaya kader muda dan senior Golkar untuk menjamin Golkar berada di dalam pemerintahan sebelum pemerintahan Jokowi-Kalla dibentuk. "Kalau 5 Munas Oktober, Golkar sudah secara institusional melakukan oposisi," kata dia.

Jokowi-Kalla adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih menurut perhitungan komisi pemilihan umum (KPU). Kemenangan mereka kini digugat pasangan lawannya, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi. Pada 21 Agustus mendtang, MK akan membacakan putusannya yang isinya bisa mengukuhkan kemenangan Jokowi-Kalla atau sebaliknya.

Ginandjar juga menilai, alasan yang mendasari rekomendasi munas dilakukan 2015 kini tidak relevan lagi. Pada 2009, munas disetujui akan digelar 2015 karena memprediksi pemilihan presiden akan berlangsung dua putaran. Golkar juga ketika itu mengusung Aburizal sebagai calon presiden.

"Sekarang dua-duanya (alasan) itu tidak ada. Meskipun pilpres berlangsung dua putaran misalnya, kalau tidak ada capres Golkar kann tidak ada urusan kenapa munas harus ditunda. Saya sangat sayangkan. Pertanyaan besar dari saya, kenapa Golkar tidak mau dukung wapres dari Golkar? Apa kesalahan JK terhadap Golkar?" tutur Ginandjar.

Kendati demikian, dia mengaku tidak setuju jika digelar munas luar biasa. Menurut Ginandjar, munaslu hanya akan memecah belah Golkar. "Saya inginnya munas 4 Oktober," ucapnya.

Terkait dengan arah politik Golkar, Ginandjar mengaku sudah menasehati Aburizal. Sejak sebelum pemilihan presiden, dia sudah menyarankan Aburizal agar Partai Golkar dalam posisi netral atau berada dalam koalisi yang ada kader partai golkarnya.

"Kalau tidak mau netral, tidak patut partai besar netral, kenapa tidak dukung JK? Itu yang saya sampaikan kepada Ical hari pertama, tapi Beliau katakan itu keputusan saya, saya sudah ingatkan Beliau," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com