Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Didesak Punya Panitia Munas Sebelum Akhir Agustus

Kompas.com - 14/08/2014, 05:33 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar didesak membentuk panitia Musyawarah Nasional IX Partai Golkar paling telat pada 22 Agustus 2014. Bila tak diindahkan, akan ada tenggat waktu tambahan, sebelum langkah lain ditempuh.

"Kami minta DPP Golkar bentuk panitia Munas pada 22 Agustus," kata Ketua Koordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar, Zainal Bintang, di Jakarta, Rabu (13/8/2014) malam. Surat desakan, ujar dia, akan dikirim ke DPP Golkar pada Kamis (14/8/2014).

Bila sampai 22 Agustus 2014 belum ada panitia Munas IX Partai Golkar, lanjut Zainal, akan ada tambahan tenggat sampai 30 Agustus 2014. "Kalau surat kedua tak ditanggapi juga, akan ada upaya dari pendiri (Partai Golkar) dan kami akan ambil tindakan lebih," ujar dia tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Dinamika menggelora sedang terjadi di Partai Golkar terkait penyelenggaraan munas partai. Kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie berpendapat Munas IX Partai Golkar akan tetap digelar pada 2015 sesuai rekomendasi Munas VIII Partai Golkar.

Munas VIII Partai Golkar merekomendasikan penyelenggaraan musyawarah-musyawarah partai ini tak berbenturan dengan jadwal Pemilu Presiden 2014. Rekomendasi ini mengantisipasi pecahnya perhatian dan soliditas partai. Munas VIII Partai Golkar juga merekomendasikan perpanjangan masa jabatan pengurus partai periode ini hingga 2015.

Namun, rekomendasi Munas VIII Partai Golkar tersebut dianggap gugur oleh sebagian kalangan internal partai ini, dengan alasan Partai Golkar tak mengusung calon presiden dari internal partai pada Pemilu Presiden 2014. Alasan ini memunculkan pula desakan agar Golkar menggelar Munas IX pada 2014.

Desakan tersebut juga berargumentasi rekomendasi munas secara hierarki berada di bawah ketentuan Anggaran Dasar Partai Golkar. Pasal 30 ayat 2 butir a AD Partai Golkar menyatakan munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang digelar sekali dalam lima tahun.

Merujuk ketentuan AD Partai Golkar tersebut, Aburizal pun didesak menggelar Munas IX Partai Golkar paling telat 4 Oktober 2014. Tenggat waktu pelaksanaan munas itu merunut Munas VIII Partai Golkar yang digelar pada 5-8 Agustus 2009 di Pekanbaru, Riau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com