Jokowi-JK Harus Berani Memutus Politik Balas Budi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus berani memutus politik balas budi yang selama ini terjadi dalam sistem politik di Indonesia jika memang menginginkan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) Erry Riyana Hardjapamekas kepada Kompas di Jakarta, Sabtu (9/8/2014), mengatakan, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Jokowi-JK akan lebih mudah memilih dan menetapkan sosok anggota kabinet 2014-2019 jika keberanian melakukan terobosan mengubah struktur kabinet yang gemuk menjadi kabinet yang ramping. TIRBN adalah lembaga yang dibentuk dan bertanggung kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang dipimpin Wakil Presiden Boediono.

"Meskipun ada Undang-Undang Kementerian Negara Nomor 39 Tahun 2008 yang menetapkan jumlah kementerian maksimal 34 kementerian, Jokowi-JK tidak harus mengikuti itu semua.

Perubahan struktur kabinet memang menjadi isu yang krusial, termasuk dalam memilih orang per orang. Namun, itu semua akan mudah diatasi Jokowi-JK jika mau menghilangkan kepentingan balas budi yang selama ini terjadi," ujar Erry, yang pernah menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2007.

Menurut Erry, Jokowi-JK selama ini menyatakan koalisi tanpa syarat sehingga hal itu harus diwujudkan. "Kepentingan negara dan bangsa, serta rakyat yang memilih itulah yang harus dibalas Jokowi-JK," tambahnya.

Untuk menyusun struktur kabinet, Erry mengatakan, Jokowi-JK juga bisa mengacu pada laporan dan matriks hasil diskusi arsitektur kabinet yang digelar Lembaga Administrasi Negara dengan Universitas Gadjah Mada pada 20 Juni lalu.

"Kalau mengacu laporan dan matriks tersebut, jumlah menteri hanya 21-25 orang. Bisa saja ada menteri senior yang benar-benar menguasai persoalan, selain juga koordinasi, selain juga menteri koordinator (menko). Kalaupun ada menko, bukan sektor yang ditangani, tetapi persoalan seperti logistik nasional agar tak terjadi disparitas harga," ujar Erry.

Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, yang selama ini mengevaluasi kinerja para menteri kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menolak menanggapi soal usulan perombakan struktur kabinet mendatang. "Saya tidak berwenang memberikan pandangan apa pun. Laporan saya hanya untuk Presiden," katanya.

Struktur dirumuskan

Sementara itu, Deputi Kantor Transisi Andi Widjajanto saat berbicara pada diskusi "Tradisi Baru Kantor Transisi", yang digelar Populi Center dan radio Smart FM, Sabtu (9/8), mengatakan, Jokowi-JK baru memilih orang yang bakal menjadi menteri di kabinetnya setelah arsitektur kabinet terbentuk. Arsitektur kabinet tersebut tengah dirumuskan, dan direncanakan tuntas akhir September. (APA/HAR)