Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lewat Tengah Malam, KPU Laporkan Ancaman "Penculikan" ke Mabes Polri

Kompas.com - 11/08/2014, 04:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa saat setelah lewat tengah malam, Senin (11/8/2014) dini hari, ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum melaporkan ancaman "penculikan" yang ditujukan kepada Ketua KPU Husni Kamil Malik, ke Mabes Polri. Pelaporan memakai pasal tentang delik penculikan.

Husni datang paling akhir, menjelang pukul 01.00 WIB. Adapun para anggota KPU datang lebih dulu menumpang enam mobil, sekitar setengah jam lebih awal. Mereka kemudian membuat pelaporan dengan didampingi pengacara KPU, Ali Nurdin.

"Kami ke sini setelah kami di tingkat komisioner melakukan rapat mempertimbangkan seluruh perkembangan yang ada," kata Husni seusai pembuatan laporan, di Mabes Polri. Mereka melaporkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta Partai Gerakan Indonesia Raya, Muhammad Taufik, yang dinilai melontarkan ancaman penculikan untuk para anggota KPU.

Bersama pelaporan ini disertakan pula bukti berupa materi cetak dan rekaman video. Taufik dilaporkan untuk dugaan pelanggaran Pasal 328 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang ancaman penculikan. Pasal ini memberikan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara.

Perkembangan yang menjadi pertimbangan di dalam rapat internal KPU, sebut Husni, adalah demonstrasi di Mahkamah Konstitusi, Jumat (8/8/2014). "Di mana ada salah seorang Ketua DPD Partai (Gerindra) yang menyampaikan statemen (tentang ancaman penculikan) dan yang bersangkutan mengulang beberapa kali dalam kesempatan lain."

"Ancaman penculikan adalah hal yang serius," tegas Husni. "Walaupun yang bersangkutan mengatakan (ancaman itu) bersyarat, (akan dilakukan hanya) apabila kepolisian tidak menindaklanjuti apa yang mereka inginkan."

Seperti diberitakan sebelumnya, Taufik dalam orasinya di depan MK pada Jumat, mengajak massa pendukung Prabowo-Hatta untuk menangkap Husni. "Kita tangkap Kamil Manik hari Senin. Saudara-saudara. Apakah kalian setuju?" ujar dia.

Husni dijadwalkan memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa pemilu presiden di MK, Senin. "Nanti pada hari Senin, kita akan hitung sama-sama sampai 50. Kalau Kamil Manik tidak keluar, kita akan kepung Gedung MK dari depan sampai belakang agar mau berhadapan dengan kita," lanjut Taufik saat itu.

(Guntur Sriwibowo/Irwansyah Lubis/Kompas TV)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com