Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guruh Soekarnoputra Anggap Wajar Pemecatan Rachmawati dari Nasdem

Kompas.com - 06/08/2014, 13:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Guruh Soekarnoputra menganggap wajar pemecatan kakaknya, Rachmawati Soekarnoputri, dari Partai Nasdem. Dia pun menghormati keputusan Partai Nasdem yang sudah didasari pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Partai Nasdem sebagai partai tentu punya AD/ART. Jadi wajar saja kalau melakukan suatu sikap seperti itu terhadap Ibu Rachmawati," kata Guruh seusai perayaan Hari Anak Nasional 2014 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Guruh mengatakan, perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam suatu partai. Setiap partai juga memiliki aturan yang harus dituruti anggota. "Mungkin sesuai AD/ART dari Partai Nasdem, mungkin ada ketentuan seperti itu bagi Bu Rachmawati," katanya.

Selasa (5/8/2014) kemarin, Rachmawati diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Partai pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu menilai Rachmawati dianggap tidak sejalan dengan partai karena mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilu presiden.

"Kami melihat perlu diadakan pengambilan keputusan untuk mengganti Ketua Dewan Pertimbangan Rachmawati dengan alasan bahwa ada sebuah perbedaan pandangan yang cukup tajam yang menurut kami tidak sesuai dengan etika dan disiplin organisasi serta basis perjuangan partai," kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Selasa sore.

Keputusan tersebut diambil setelah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Majelis Tinggi Partai Nasdem, dan Dewan Pertimbangan Partai Nasdem mengadakan rapat internal. Patrice mengatakan, rapat tersebut secara bulat mengambil keputusan memberhentikan Rachmawati. Ia mengatakan, prosedur pemecatan itu sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Nasdem partai baru yang menjadi pengusung capres nomor urut dua, Jokowi-JK. Oleh karena itu, keputusan yang diambil partai ini seyogianya jadi keputusan yang bulat. Kami menghargai kalau ada beda pandangan pilihan dalam tubuh partai, tetapi tidak mengatasnamakan institusi Partai Nasdem," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

Imigrasi Sebut Pelayanan Visa hingga Paspor Online Sudah Pulih 100 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com