Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penunjukan Rini Soemarno Inisiatif Jokowi, Bukan Perintah Megawati

Kompas.com - 06/08/2014, 13:11 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Penunjukan Rini M Soemarno sebagai Ketua Tim Transisi Jokowi-JK menjadi sorotan mengingat kedekatannya selama ini dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

Namun, bukan berarti pemilihan Rini adalah perintah Megawati kepada Jokowi sebagai upaya untuk mendikte. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eva Kusuma Sundari membantah Megawati mengobok-obok tugas Jokowi dengan memasukkan Rini Mariani Soemarno ke dalam tim transisi.

Anggota Relawan Jokowi-JK itu mengatakan, Megawati sangat memercayai Jokowi. Penunjukan Rini pun atas inisiatif Jokowi. Sebelumnya, Jokowi telah mengungkapkan alasannya menunjuk Rini.

"Bu Mega hanya merestui Rini bertugas di tim itu, tetapi semuanya full Pak Jokowi," kata Eva, Rabu (6/8/2014).

Eva mengaku telah mendengar adanya sejumlah pihak yang curiga dengan keputusan Jokowi menunjuk Rini.

"Bagaimana Bu Mega mau merecoki Jokowi, Bu Mega saja sedang di Amerika Serikat," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Eva menjelaskan, Rini sudah terlibat bekerja sama dengan Jokowi semenjak Pilkada DKI saat Jokowi maju bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Rini memang tidak terlihat bersama Jokowi saat itu. Namun, Eva mengatakan, Rini bekerja di belakang layar.

"Rini itu lingkaran Bu Mega lama di Teuku Umar. Dia sejak pilkada terlibat, tapi enggak kayak yang lain yang terlihat di publik. Dia terlibat di dalam dan omongannya banyak didengar," kata Eva.

Eva memuji kinerja Rini. Menurut dia, Rini mengerti persoalan teknis serta kebijakan. Apalagi di antara tim transisi, hanya Rini yang sudah pernah merasakan duduk di birokrasi. Rini juga punya pengalaman di industri saat menjabat Direktur Utama Astra.(Baca: Ini Sosok Rini Soemarno...)

"Dia kombinasi antara pengetahuan dan pengalaman, ada di Mbak Rini. Pertimbangannya kompetensi dan profesionalitas," ujarnya.

Mengenai kurangnya peran partai pengusung dalam tim transisi, Eva membantahnya. Ia mengungkapkan tim transisi bekerja untuk urusan teknis.

"Kalau mengenai politik, Jokowi-JK akan berdiskusi dengan partai koalisi," kata Eva.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com