Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Silaturahim ke Teuku Umar, Jimly Minta Megawati Tenangkan Masyarakat

Kompas.com - 28/07/2014, 15:26 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie bersilaturahim ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta, Senin (28/7/2014), pada hari raya Idul Fitri 1435 H.

Dalam kunjungannya itu, Jimly meminta Megawati menenangkan masyarakat, terutama para pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Silaturahmi saja. Saya sampaikan supaya (Megawati) menenangkan keadaan itu agar redam konflik dengan segala emosi kemarin (saat pemilu presiden)," ujar Jimly seusai bersilaturahim.

Ia mengatakan, masyarakat harus bersyukur sebab pemungutan dan rekapitulasi suara Pilpres 2014 sudah selesai. Saat ini, kata Jimly, sudah saatnya masyarakat kembali bersatu.

Dia mengaku bersyukur karena tahapan-tahapan pilpres berlangsung selama bulan Ramadhan sehingga masyarakat lebih dapat menahan diri.

"Kalau pilpres tidak berlangsung di bulan Ramadhan mungkin repot, karena kita punya dua capres. Maka syukurlah ada Ramadhan, kampanye hitam tidak terlalu berpengaruh, kasak-kusuk fitnah sana, fitnah sini sudah selesai," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Sebelumnya, KPU menetapkan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Namun, kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menggugat putusan itu ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menuding terjadi kecurangan dalam Pilpres 9 Juli lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com