Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka yang Tertangkap Tangan KPK di Bulan Ramadhan...

Kompas.com - 24/07/2014, 13:09 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bulan suci Ramadhan sedianya menjadi momen bagi umat Islam untuk memperbaiki diri. Namun sayangnya, ada saja pejabat negeri atau penyelenggara negara di Indonesia yang justru melakukan tindak pidana korupsi pada bulan yang dianggap suci tersebut.

Dalam tujuh tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan sejumlah operasi tangkap tangan di bulan Ramadhan. Beberapa pejabat, penyelenggara negara, dan penegak hukum, diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan tersebut.

Pejabat pertama yang ditangkap KPK pada bulan Ramadhan adalah Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim Komisi Yudisial Irawady Joenoes. Dia ditangkap adap 26 September 2007 atau 13 Ramadhan 1428 Hijriah. KPK lalu menetapkan Irawady sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait dengan rencana KY membangun gedung baru di daerah Kramat Raya, Jakarta.

Mantan jaksa itu diduga menerima uang senilai Rp 600 juta dan 30.000 dollar AS dari seorang pengusaha bernama Freddy Santoso. Keduanya ditangkap di rumah kerabat Irawady di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta. Akibat perbuatannya, Irawady dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta (baca: Irawady Joenoes Divonis 8 Tahun). Hukuman Irawady lalu dikurangi Mahkamah Agung menjadi 6 tahun penjara.

Anak buah Muhaimin

Pejabat kedua yang ditangkap KPK pada bulan Ramadhan adalah I Nyoman Suisnaya. Ketika itu ia menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nyoman ditangkap bersama anak buahnya, Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Ditjen P2KT Kemenakertrans Dadong Irbarelawan pada 25 Agustus 2011 atau 25 Ramadhan 1432 Hijriah.

Dua anak buah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar tersebut diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari pengusaha yang bernama Dharnawati terkait dengan program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT). Dharnawati juga diamankan petugas KPK dalam operasi tangkap tangan yang berlokasi di kantor Kemenakertrans tersebut (baca: Nama Muhaimin Hilang dalam Putusan 2 Anak Buahnya).

Bersamaan dengan penangkapan ketiga orang itu, KPK mengamankan uang Rp 1,5 miliar dalam kardus durian. Pada akhir Maret 2012, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Nyoman dan Dadong. Adapun Dharnawati dihukum dua tahun enam bulan penjara.

Ditangkap pada peringatan hari kemerdekaan

Bertepatan pada hari peringatan kemerdekaan, 17 Agustus 2012, KPK menangkap dua hakim, yakni Kartini Juliana Marpaung dan Heru Kisbandono. Keduanya diamankan di halaman Gedung Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, dua hari sebelum Lebaran. Mereka diduga menerima suap dari Sri Dartutik terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi pemeliharaan kendaraan dinas yang menjerat Ketua DPRD Grobogan M Yaeni.

Pada 18 April 2013, Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan kepada Kartini (baca: Hakim Kartini Divonis Delapan Tahun Penjara). Ia dinilai terbukti menerima suap untuk mengatur vonis bagi Yaeni. Hukuman ini diperberat majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang menjadi 10 tahun penjara. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut kemudian diperkuat di tingkat kasasi sehingga berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu, Heru yang ditangkap KPK bersama dengan Kartini divonis enam tahun penjara di Pengadilan Tipikor Semarang (baca: Enam Tahun Penjara untuk Perantara Suap Hakim). Hukuman Heru diperberat menjadi delapan tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang.

Terkait kasus lainnya, KPK menangkap pegawai Mahkamah Agung Djodi Supratman pada 25 Juli 2013 atau pertengahan Ramadhan 1434 Hijriah. Djodi ditangkap atas dugaan menerima suap dari pengacara Mario C Bernardo yang juga merupakan keponakan dari pengacara kondang Hotma Sitompoel.

Terakhir, KPK menangkap Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah dalam operasi tangkap tangan pada 17 dan 18 Juli 2014. Keduanya lalu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap PT Tatar Kertabumi terkait dengan izin pembangunan mal di Karawang. Pasangan suami istri itu sekarang mendekam di rumah tahanan milik KPK. Kini, bulan Ramadhan tinggal tersisa beberapa hari.

Akankah ada lagi pejabat yang tertangkap tangan KPK pada sisa hari di bulan suci ini?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Minta Literasi Bahaya Judi “Online” Digalakkan, Wapres: Jangan Sampai Kita Jadi Masyarakat Penjudi!

Nasional
Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Nasional
Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Mandiri Jogja Marathon 2024 Kembali Digelar, Bangkitkan Semangat Keberlanjutan dan Ekowisata

Nasional
Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Alasan Safenet Galang Petisi Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo...

Nasional
PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo 'Giveaway'

PDNS Diretas, Jokowi Diingatkan Tak Jadikan Jabatan Menkominfo "Giveaway"

Nasional
Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Singgung Bantuan FBI, DPR Sebut Ada Harapan Data PDN Bisa Pulih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com