Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Targetkan Rekapitulasi Suara Nasional Selesai Hari Ini

Kompas.com - 21/07/2014, 13:28 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 tuntas hari ini, Senin (21/7/2014). Dari 33 provinsi, masih tersisa 18 provinsi yang belum dibahas dan disepakati hasil penghitungan suaranya dalam rapat pleno.

"Mudah-mudahan semua diselesaikan hari ini. Jadi, besok (Selasa, 22 Juli) tinggal penetapan dan pengumuman," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).

Ia mengatakan, pihaknya mengupayakan membahas rekapitulasi suara dari 18 provinsi yang tersisa. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan Pilpres 2014 mengatur, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dijadwalkan dari 20 hingga 22 Juli 2014.

Sementara itu, penetapan dan pengumuman hasil pemilu secara nasional dijadwalkan pada 21 sampai dengan 22 Juli 2014.

Pada rapat pleno hari pertama, Minggu (20/7/2014) kemarin, KPU telah menuntaskan pembahasan rekapitulasi suara dari 15 provinsi. Dari perolehan suara sementara, pasangan calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dibanding pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hingga rapat pleno diskors pada Minggu malam, pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 13.176.384 suara. Adapun Jokowi-JK memperoleh 12.249.515 suara.

Hari ini KPU akan membahas dan menetapkan hasil penghitungan suara dari Provinsi Bali, Riau, Maluku, Sulawesi Tengah, Jawa tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Sulawesi Utara.

Selain itu, akan dibahas pula penghitungan suara dari Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua Barat, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Papua.

Saat berita ini ditulis, rapat sedang membahas perolehan suara di Provinsi Bali. Perolehan Prabowo-Hatta di provinsi tersebut adalah 614.241 suara, sedangkan Jokowi-JK mendapat 1.535.110 suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com