Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Desakan Munas karena Aburizal Dituding Manfaatkan Golkar Secara Pribadi

Kompas.com - 20/07/2014, 09:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi panas di internal Partai Golkar belum juga mereda dan bahkan terus meruncing. Muncul suara dari tokoh Golkar lintas generasi untuk melengserkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui musyawarah nasional.

Politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang mengatakan, ia bersama tokoh senior Golkar lainnya merasa prihatin dengan kondisi partainya di bawah kepemimpinan Aburizal. Selain gagal di Pemilu 2014, arogansi Aburizal dalam memimpin juga membuat Golkar terbelah.

"Sekarang teman-teman secara keseluruhan menilai Golkar jatuh menjadi alat kepentingan pribadi. Ini memperihatinkan. Jalan keluarnya gelar munas tahun ini juga," kata Zainal, saat dihubungi, Minggu (20/7/2014).

Ketua Koordinator Eksponen Tri Karya Golkar itu melanjutkan, tokoh internal dari lintas generasi telah menggelar pertemuan dan menyatakan sikap untuk mendesak Aburizal menggelar munas paling lambat 4 Oktober 2014. Jika lewat dari waktu tersebut, maka Aburizal diancam akan berhadapan dengan munas luar biasa.

Pertemuan tokoh Golkar lintas generasi itu berlanjut dengan pertemuan bersama mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, Sabtu (19/7/2014) kemarin, di Jakarta.

Selain Zainal, mereka yang bertemu JK adalah Agung Laksono, Fahmi Idris, Andi Mattalatta, Yorris Raweyai dan Lawrence Siburian. Selain membahas kondisi terkini Golkar, dalam pertemuan itu juga dibahas persiapan syukuran terkait rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golkar.

Rencananya, syukuran akan digelar di sebuah hotel bintang lima di wilayah Jakarta Selatan, pada 24 Juli 2014.

Sementara itu, Aburizal telah lebih dulu menggelar pertemuan dengan DPD I Golkar di Hotel Four Sesions, Jakarta, pada Sabtu (19/7/2014). Dalam pertemuan itu, Aburizal menyatakan Munas Golkar baru akan digelar pada 2015.

Pernyataan Aburizal itu mendapat dukungan dari beberapa Ketua DPD I Golkar, di antaranya Ketua DPD I Golkar Gorontalo, Rusli Habibie, dan Ketua DPD I Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, Gandung Pardiman.

Rusli mendukung keputusan Aburizal yang memecat sejumlah kader karena mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sementara Gandung menolak undangan untuk bertemu dengan Jusuf Kalla.

Sesuai AD-ART Golkar, munas seharusnya digelar tiap lima tahun, dan tahun ini seharusnya digelar di bulan Oktober.  Namun, pada Munas 2009 direkomendasikan agar munas selanjutnya digelar pada 2015. Pertimbangannya adalah kesibukan politik yang akan dihadapi Golkar dalam menghadapi Pilpres 2014.  Tetapi karena Golkar kalah di Pileg 2014, akhirnya gagal mengusung calon di Pilpres 2014 dan mengundang usulan untuk evaluasi besar-besaran. Kekecewaan di internal terus terdengar dan menilai Aburizal gagal secara politik dalam menjaga kejayaan Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com