Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepolisian Imbau Masyarakat Tidak Terprovokasi

Kompas.com - 19/07/2014, 13:00 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi isu-isu yang beredar menjelang pengumuman rekapitulasi pemilihan presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli mendatang.

Boy mengatakan, pihaknya menyadari bahwa ada informasi-informasi yang meresahkan masyarakat. "Kami sarankan untuk tidak terlalu terprovokasi dengan hal-hal seperti itu," kata Boy melalui sambungan telepon dalam sebuah acara diskusi yang digelar di Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Boy pun meminta masyarakat untuk mempercayakan proses pengamanan kepada kepolisian. Sebab untuk mengamankan situasi menjelang 22 Juli, kepolisian telah menyiapkan rencana yang sebaik-baiknya.

Dia juga meminta masyarakat untuk ikut melaporkan kepada Kepolisian jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. "Seperti aksi-aksi yang mengarah ke kekerasan, kita harapkan masyarakat bisa memberikan informasi kepada petugas kami sehingga kita bisa lebih awal mengantisipasi," sambung Boy.

Menurut Boy, terkait dengan pengamanan pilpres, Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman telah menyampaikan instruksi agar tidak menganggap remeh informasi apa pun. Pengawalan dari waktu ke waktu proses perhitungan suara pilpres, kata dia, diminta betul-betul dicermati.

"Itulah yang harus kita cermati dan bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh tanah air, kita pastikan kondisi baik," ujar Boy.

Sejauh ini, menurut dia, proses perhitungan suara pilpres berjalan dengan baik dan lancar meskipun ada penundaan di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

Terkait dengan pengumuman hasil rekapitulasi suara, lanjut Boy, Kepolisian juga telah menerima info dari masing-masing tim sukses bahwa relawan dari dua pasangan capres akan menggelar aksi damai di Balai Kartini pada Minggu (20/7/2014) pada pukul 13.00.

Boy mengaku sudah mendapat informasi bahwa tim resmi kedua pasangan calon presiden-wakil presiden tidak akan mengerahkan massa pada 22 Juli mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com