Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Saya Punya Mimpi SBY-Megawati Bisa Bertemu

Kompas.com - 17/07/2014, 11:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — PPolitisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, merasakan sinyal bergabungnya Partai Demokrat ke kubu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin terlihat. Dia meyakini, tak lama lagi, partai berlambang "Mercy" itu akan meninggalkan Koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Saya, kalau memang kawan-kawan Demokrat mau ikut bergabumg bersama saya di Jokowi-JK, saya terima kasih. Saya yakin SBY itu negarawan yang punya indra keenam dan bisa melihat siapa yang lebih baik. Saya sendiri punya mimpi SBY-Mega bisa bertemu," kata Ruhut saat dihubungi pada Kamis (17/7/2014) siang.

Menurut Ruhut, dalam politik, semua kemungkinan bisa terjadi. Pasalnya, kata dia, tidak ada hubungan yang bisa dibangun secara permanen dalam politik karena semuanya penuh dengan kepentingan.

"Tidak ada musuh abadi dalam politik. Tidak ada juga teman abadi. Yang ada hanya kepentingan yang abadi," ujarnya.

Salah satu pertanda bahwa Demokrat sudah memberikan dukungan setengah hati kepada Prabowo-Hatta, menurut Ruhut, sangat terlihat dalam acara deklarasi koalisi permanen di Tugu Proklamasi beberapa hari lalu. Saat itu, semua ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai politik lain hadir ke lokasi. Namun, Partai Demokrat hanya diwakili Ketua DPD DKI Jakarta Nachrowi Ramli.

"Jadi, melihat pernyataan Pak Syarief Hasan (Ketua Harian DPP Demokrat), Pak Nachrowi itu datang sendiri ke sana, tidak ada yang mengutus. Mungkin kawan-kawan saya yang di Prabowo-Hatta sudah mulai bisa melihat dan lebih memilih gabung ke Jokowi-JK," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com