Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPI: Sekarang Fokus ke "Real Count" KPU

Kompas.com - 16/07/2014, 21:19 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Idy Muzayad mengatakan, masyarakat sempat kebingungan dengan stasiun TV yang menayangkan quick count atau hitung cepat yang lebih dini bahkan sebelum TPS ditutup. Terkait hasil hitung cepat yang berbeda-beda, KPI mengimbau stasiun TV untuk fokus menayangkan penghitungan manual Komisi Pemilihan Umum.

"Kalau kalangan menengah ke atas mungkin memahami perbedaan hasil quick count itu. Tapi beda dengan grass root. Itu sebabkan kebingungan," ujar Idy saat diskusi "Meluruskan Quick Count", di Media Centre Badan Pengawas Pemilu, Rabu (16/7/2014).

Idy menuturkan, Bawaslu, KPU, dan KPI telah memberi imbauan agar TV menyiarkan hitung cepat, paling tidak 1 jam setelah TPS ditutup. Sayangnya, pada tanggal 9 juli, TV sudah mulai menyiarkan hasil hitung cepat pukul 11.00, yang berdasarkan TPS di Indonesia Timur.

Terkait kisruhnya hitung cepat yang menampilkan hasil yang berbeda, Idy ingin media, khususnya TV, menampilkan berita yang tidak memancing keributan. Menurut dia, kini TV relatif sudah tidak lagi menayangkan hasil hitung cepat.

Meski begitu, ada 1 dan 2 TV yang menayangkan hasil hitung cepat. Untuk itu, ia mengimbau media untuk fokus pada penghitungan KPU. "Akan sangat bagus kalau sekarang fokus ke real count yang dilakukan KPU. Itu saja dipantau, ketahuan. Daripada ekspos terus perbedaan quick count," jelas Idy.

Idy juga mengkritisi kesalahan lembaga penyiaran yang kurang memberi penegasan bahwa hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi, tetapi hanya sebatas prediksi dan gambaran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com