Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Bantah Mudah Tergoda Kekuasaan

Kompas.com - 15/07/2014, 18:25 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar Indra J Piliang membantah partainya mudah tergoda oleh kekuasaan. Ia mengatakan, Golkar akan selalu berusaha ada dalam pemerintahan, tetapi bukan karena haus kekuasaan.

Indra mengatakan, dalam kurikulum Golkar, tidak ada materi yang menjadi panduan ketika Golkar berada di luar pemerintahan. Untuk itu, ia merasa sangat wajar jika Golkar selalu berusaha masuk di pemerintahan, kecuali kurikulum Golkar direvisi.

"Kalau kita mau oposisi, kurikulumnya harus diubah. Harus ada pendidikan dalam internal Golkat mengenai oposisi, garisnya seperti apa," kata Indra di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).

Hal itu disampaikan oleh Indra untuk menanggapi tulisan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra di akun Twitter-nya, Senin (14/7/2014) kemarin. Yusril meragukan konsistensi Golkar dalam Koalisi Merah Putih karena menganggap partai tersebut akan selalu mencari cantolan kekuasaan di setiap era pemerintahan.

Indra memberikan respons positif untuk Yusril. Akan tetapi, ia meminta semua pihak memahami garis ideologis yang dimiliki oleh Golkar. Inisiator poros muda Golkar itu menyampaikan, Golkar menganut trilogi pembangunan plus, yakni pertumbuhan ekonomi, pemerataan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan nasionalisme baru.

Oleh karena itu, ketika banyak internal Golkar menolak keputusan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mendukung pembentukan secara permanen Koalisi Merah Putih, alasannya karena ada pelanggaran paham yang dianut, yaitu poin stabilitas politik. Indra menilai stabilitas politik tak akan tercapai jika koalisi dilakukan secara permanen.

"Itu alasannya, bukan karena haus kekuasaan, tapi karena koalisi permanen melanggar satu prinsip. Kita sih ingin cair saja, tapi ada aturan Golkar yang dilanggar," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Minta Jumlah Dokter Spesialis Ditambah Sebanyak-banyaknya

Jokowi Minta Jumlah Dokter Spesialis Ditambah Sebanyak-banyaknya

Nasional
PAN Akan Tawarkan Zita Anjani untuk Maju Pilkada Jakarta ke Parpol di Luar Poros Anies

PAN Akan Tawarkan Zita Anjani untuk Maju Pilkada Jakarta ke Parpol di Luar Poros Anies

Nasional
Di Hadapan DPR RI, Kepala BNPT Paparkan Capaian Penanggulangan Terorisme Selama 2023

Di Hadapan DPR RI, Kepala BNPT Paparkan Capaian Penanggulangan Terorisme Selama 2023

Nasional
Jokowi: Belum Ada Proyek Strategis yang Dibangun di Barito Timur meski Dekat IKN

Jokowi: Belum Ada Proyek Strategis yang Dibangun di Barito Timur meski Dekat IKN

Nasional
Tangguhkan Upaya Penanggulangan Bencana, Dompet Dhuafa Hadirkan Workshop Temu Relawan di Gorontalo

Tangguhkan Upaya Penanggulangan Bencana, Dompet Dhuafa Hadirkan Workshop Temu Relawan di Gorontalo

Nasional
Kepala BNPT Sebut Indonesia 'Zero Terrorist Attack' Sepanjang 2023 hingga Juni 2024, tapi Tak Boleh Lengah

Kepala BNPT Sebut Indonesia "Zero Terrorist Attack" Sepanjang 2023 hingga Juni 2024, tapi Tak Boleh Lengah

Nasional
Komarudin: Kalau Jokowi Dorong Ahmad Luthfi Silakan, PDI-P Pasti Calonkan Orang

Komarudin: Kalau Jokowi Dorong Ahmad Luthfi Silakan, PDI-P Pasti Calonkan Orang

Nasional
Demi 'Golden Ticket', PKS Harap PDI-P Mau Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Demi "Golden Ticket", PKS Harap PDI-P Mau Usung Anies-Sohibul di Jakarta

Nasional
Polri Diminta Segera Tangkap 4 Bandar Besar Judi 'Online' yang Sudah Terdeteksi

Polri Diminta Segera Tangkap 4 Bandar Besar Judi "Online" yang Sudah Terdeteksi

Nasional
Pemerintah Pasrah Data PDN Diretas, Pengamat: Tak Bisa, Harus 'Do Something'

Pemerintah Pasrah Data PDN Diretas, Pengamat: Tak Bisa, Harus "Do Something"

Nasional
Mendagri Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

Mendagri Bakal Sanksi Kepala Daerah yang Terlibat Judi Online

Nasional
Kontras Sebut Hanya 2 dari 11 Rekomendasi TPPHAM yang Dieksekusi Pemerintah

Kontras Sebut Hanya 2 dari 11 Rekomendasi TPPHAM yang Dieksekusi Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi 'Online'

Jaksa Agung Terbitkan Edaran Larang Jajarannya Main Judi "Online"

Nasional
Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Kejagung Ajukan Banding Vonis Achsanul Qosasi di Kasus Korupsi BTS

Nasional
Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Anies Ingin Bertemu Prabowo Sebelum Pilkada 2024, Demokrat: Kita Harus Sambut Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com