Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Mengaku Kerap Diminta Data Pilpres oleh Pihak Tertentu

Kompas.com - 13/07/2014, 14:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Keadilan Sejahtera yang ditunjuk sebagai tim yang ditunjuk Koalisi Merah Putih untuk mengumpulkan data Pemilu Presiden 2014, mengaku kerap mendapatkan intimidasi dari pihak-pihak tertentu.

Intimidasi tersebut terutama diterima saksi PKS yang disebar di tempat pemungutan suara (TPS) di daerah-daerah. Pengakuan itu disampaikan Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/7/2014).

Menurut Taufik, banyak pihak tertentu yang sengaja mendatangi kantor PKS di daerah untuk mendapatkan data yang diperoleh para saksi.

“Mereka datang untuk mencari data yang kita punya, tapi data itu kita keep dan enggak kita kasih ke mereka,” katanya.

Tak hanya mendatangi kantor, ia menuturkan, pihak-pihak tersebut juga bahkan mendatangi lokasi tempat saksi PKS berada. Mereka, kata dia, memiliki tujuan yang sama, yakni memperoleh data yang dimiliki saksi PKS.

Sementara itu, Ridho memilih bungkam saat ditanya dari pihak manakah yang meminta data dari saksi PKS itu.

“Yang jelas, ngaku-ngaku dari pihak tertentu. Mereka minta data yang kita punya,” ujarnya.

Ia menambahkan, lebih dari satu juta saksi yang dikerahkan PKS di tingkat TPS. Pengerahan saksi yang tak sedikit itu, menurut Ridho, diperlukan untuk mengamankan perolehan data suara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa guna meminilaisasi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak tak bertanggungjawab, baik oleh peserta maupun penyelenggara pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com