Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Analisis Kantor Berita Asing soal Kans Prabowo dan Jokowi

Kompas.com - 05/07/2014, 03:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemungutan suara untuk Pemilu Presiden 2014 tinggal hitungan hari karena tak sampai sepekan lagi menuju 9 Juli 2014. Hajatan demokrasi di Indonesia ini tak luput dari sorotan media asing, termasuk lewat jejaring kantor berita mereka. Ini analisis dua kantor berita di antaranya.

Kantor berita Associated Press (AP), Jumat (4/7/2014), menyoroti bahwa peta dukungan dua calon presiden telah mengalami pergeseran signifikan. Menurut AP, Pemilu Presiden 2014 telah berlangsung ketat dan dramatis.

Pendapat itu merujuk pada data survei yang, menurut kantor berita ini, kredibel, baik atas dukungan untuk calon presiden Joko Widodo maupun Prabowo Subianto.

"Tak sampai sepekan sebelum pemungutan suara, Joko Widodo telah kehilangan ketangguhan yang ditunjukkannya sebelum dia maju menjadi calon presiden," tulis AP.

Menurut AP, para pengamat menyatakan bahwa para pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters) diduga akan memberikan suara ke Prabowo.

Dalam wawancara eksklusif dengan AP, Jokowi menyatakan, kampanye hitam besar-besaran yang dilakukan lawan politiknya merupakan penyebab anjloknya dukungan untuk dirinya.

Jokowi pun disebut mempertanyakan kinerja pemerintah dan aparat hukum untuk menangani kampanye hitam itu.

Sebaliknya, AP mengutip pula komentar dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bahwa serangan kampanye hitam tak hanya menimpa Jokowi. Dia bahkan mengatakan, kandidat yang didukungnya telah menjadi pemberitaan yang tak adil oleh media di Indonesia. 

Sementara itu, L'Agence France-Presse (AFP), Kamis (3/7/2014), menulis bahwa pengumuman Jokowi mengenai rencananya mengatasi masalah kemiskinan dan menciptakan jutaan lapangan kerja merupakan upaya untuk mendapatkan kembali keunggulan dari Prabowo.

AFP juga menyinggung bahwa Jokowi semula diperkirakan akan menang mudah dalam pemilu presiden di negara bersistem demokrasi ketiga terbesar di dunia ini.

Namun, tulis AFP, keunggulan besar yang dinikmati Jokowi selama berbulan-bulan hanya bersisa beberapa persen, sepekan sebelum pemungutan suara.

Analisis AFP mengutip pakar jajak pendapat Ray Morgan yang menyatakan, peta dukungan untuk perhelatan pemilu presiden Indonesia ini sekarang pada fase yang terlalu mepet untuk bisa diprediksi siapa pemenangnya.

Oleh karena itu, AFP berpendapat bahwa langkah Jokowi mengenai program ekonomi, termasuk penciptaan 10 juta lapangan kerja dalam lima tahun serta komitmen fokus pada usaha kecil dan menengah ataupun sektor digital dan kreatif, yang diumumkan di Bandung, Kamis, merupakan upaya untuk mendapatkan kembali keunggulan yang hilang itu.

Dalam program yang dijabarkan di tengah rangkaian kampanye di Bandung tersebut, Jokowi menjanjikan pula kepemilikan tanah kepada 4,5 juta keluarga, serta bertahap akan meningkatkan gaji pegawai negeri, tentara, dan polisi dalam lima tahun mendatang.

Bila pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen, maka Jokowi berjanji akan meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan dengan memberikan subsidi Rp 1 juta per bulan bagi keluarga miskin.

Jokowi, tulis AFP, adalah Gubernur nonaktif DKI Jakarta yang memenangkan Pemilu Gubernur DKI pada 2012 dengan dukungan publik yang di luar dugaan. Dia pun sempat dipandang sebagai sosok pemimpin baru yang tak "tercemar" rezim Orde Baru.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Seputar Penghapusan Kelas BPJS dan Penjelasan Menkes...

Nasional
Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com