Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aksi Kamisan Dijaga Ketat Polisi

Kompas.com - 26/06/2014, 17:14 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sempat terjadi ketegangan antara massa aksi Kamisan, dengan aparat kepolisian. Hal ini karena polisi berjaga secara rapat di depan massa yang mengakibatkan pengguna jalan tidak dapat melihat aksi tersebut di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

"Bapak, kami mohon kami tidak pernah mengganggu ketertiban. Para polisi di depan kami, kami mohon untuk berdiri di pinggir barisan kami saja," seru perwakilan dari Blogger Politik, Dian Paramitha, Kamis (26/6/2014).

Kemudian, beberapa orang dari massa aksi menemui Kapolres Jakarta Pusat AKBP Putu Putra Sadana, sebagai Pemegang Komando untuk berdialog agar diberi jarak dalam melakukan aksi Kamisan.

Jika memang polisi tidak bisa berjaga di samping, massa meminta keringanan agar aparat kepolisian tidak terlalu rapat dalam menjaga para demonstran.

"Supaya posternya kelihatan, Pak. Selama ini juga kami tidak membuat keributan," kata seorang demonstran dari KontraS.

Setelah berdialog, akhirnya Putu setuju untuk memberi jarak dalam mengawal aksi Kamisan. Aksi ke-357 ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi yakni, Imparsial, Kontras, YLBHI, Elsam, ICW, HRWG, Politik Rakyat, LBH Jakarta, LBH PErs, Institute Demokrasi, KASUM, JSKK, IKOHI, Ridep Institute, Mahasiswa Pembebasan, dan lain-lain.

Menurut pantauan Kompas.com, massa yang datang mencapai seratus orang. Aksi Kamisan ini juga diisi oleh pembacaan puisi oleh putri Wiji Thukul, Fitri Ngantiwani yang berjudul "Jenderal Penindas".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com